Apindo: Lima Daerah Langgar Aturan dalam Penetapan UMP 2024
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mencatat setidaknya ada lima provinsi yang melanggar ketentuan dalam penetapan upah minimum 2024. Ketentuan penetapan UMP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto mencatat, lima provinsi yang melanggar PP Pengupahan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, dan Maluku Utara. Meski demikian, Darwoto menilai tingkat kepatuhan penyesuaian Upah Minimum 2024 sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.
"Tahun sebelumnya, di atas 50% kepala daerah tingkat bupati/walikota melanggar aturan pengupahan karena bisa ditentukan bupati/walikota. Kalau sekarang kan ditentukan gubernur," kata Darwoto di kantornya, Kamis (21/12).
Darwoto mengatakan, jumlah bupati/walikota yang melanggar penyesuaian upah minimum 2024 tidak sampai 10%. Dengan kata lain, jumlah kabupaten/kota yang melanggar PP Pengupahan kurang dari 50 wilayah. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri juga telah menyurati seluruh kepala daerah yang melanggar.
Darwoto mencatat, pelanggaran ketentuan pengupahan dalam penyesuaian upah minimum terbanyak terjadi pada 2012-2015. Menurutnya, hal tersebut didorong oleh politisasi kepala daerah untuk menjaga jabatannya.
Darwoto berpendapat minimnya jumlah kota/kabupaten yang melanggar PP Pengupahan disebabkan oleh mayoritas status gubernur saat ini adalah penjabat. Dengan kata lain, mayoritas gubernur tidak memiliki beban politik atau kepentingan politik dalam menentukan penyesuaian upah minimum.
