Petani Mengeluh Akses Pupuk Subsidi Masih Sulit
Serikat Petani Indonesia atau SPI menyatakan akses pupuk ke petani masih sulit, khususnya bagi petani gurem yang mengelola lahan kurang dari setengah hektare. Akses pupuk masih sulit meski pemerintah menyederhanakan akses petani ke pupuk bersubsidi dengan hanya menggunakan KTP.
"Kami tidak bisa mendapat pupuk dengan mudah karena salah satu syarat yang diberlakukan di lapangan tetap harus punya tanah. Penyederhanaan akses hanya dengan KTP belum dirasakan," kata Ketua Departemen Polhukam SPI Angga Hermanda di Gerbang Kementerian Pertanian,Jumat (19/1).
Kemudahan mengakses pupuk, menurut dia, belum dirasakan oleh petani di Indramayu, Pandeglang, Garut, dan Sukabumi, terutama petani gurem. Myoritas petani gurem tidak memiliki lahan atau hanya menjadi pekerja bagi pemilik lahan. Badan Pusat Statistik mendata, jumlah petani gurem mencapai hampir 17 juta rumah tangga pada tahun lalu.
Adapun jumlah petani gurem pada tahun lalu naik 18,54% dari capaian 2013 sejumlah 14,25 juta petani. Yogyakarta menjadi provinsi dengan komposisi petani gurem terbanyak kedua di dalam negeri atau mencapai 87,75%.
Angga menilai kebijakan penyederhanaan syarat akses pupuk bersubsidi tidak efektif. Menurut dia, petani gurem saat ini kebanyakan memproduksi pupuk organik dan memasok benih secara mandiri.
"Penyederhanaan syarat akses pupuk bersubsidi tidak efektif. Bukan karena harus punya lahan, tapi juga harus dekat dengan penyuluh. Namun jumlah penyuluh pertanian di dalam negeri juga minim," ujarnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 triliun pada tahun ini untuk pupuk subsidi sebanyak 4,7 juta ton guna memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam pertama. Selanjutnya, pemerintah berencana menambah kuota subsidi pupuk 1,7 juta ton senilai Rp 14 triliun, tambahan alokasi ini bisa dimanfaatkan petani pada musim tanam kedua tahun 2024.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi menjelang masa tanam pada awal 2024. Sebab, aturan mengenai penerima bantuan tersebut sudah diubah.
Ia mengakui saat ini banyak petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Karena itu, ia langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah.
Kini tidak hanya lewat Kartu Tani, petani dapat mengakses pupuk bersubsidi hanya dengan kartu tanda penduduk. "Petani langsung bisa terima pupuk subsidi dengan KTP,” kata Amran dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 Sinergitas Berantas Korupsi Wujudkan Swasembada Pangan di Auditorium Kementan, Jakarta, Kamis (14/12).
Pemerintah, menurut dia, tidak akan mempersulit pemberian subsidi tersebut. "Apabila tertulis di KTP-nya "petani", langsung bisa ambil pupuk," katanya.
