Bos Pupuk Indonesia Sebut Kebijakan Gas Murah akan Diperpanjang
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan perpanjangan program kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah industri yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Dirketur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, hingga SKK Migas semua sepakat untuk melanjutkan HGBT.
“Tapi Insya Allah semua bersepakat, untuk petani kita. Jadi Insya Allah HGBT untuk industri pupuk akan diteruskan,” kata Rahmad kepada wartawan di Hotel Alila, Jakarta, Senin (18/3).
Rahmad mengatakan jika harga pupuk naik, akan ada dua kelompok yang terdampak. Pertama, jika pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi, maka tagihan pupuk subsidi akan meningkat. Namun, jika pupuk tersebut adalah pupuk non-subsidi, maka harga pupuk yang dibeli oleh petani akan meningkat.
Rahmad menilai penghentian HGBT akan membuat kenaikan harga pupuk lebih cepat dari harga pangan. Alhasil, dia memprediksi sebagian petani akan berhenti bertani karena kenaikan harga pupuk.
“Kalau mengurangi konsumsi pupuk, sudah pasti produktivitasnya akan turun. Jadi ini ada sebuah kaitan yang panjang,” katanya.
Sebelumnya, Rahmad meminta agar pemerintah melanjutkan kebijakan gas murah industri. Menurutnya, kebijakan ini akan menjaga kepastian rencana keuangan pemerintah dan kepastian harga pupuk bagi petani.
Kebijakan HGBT tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2022. Beleid tersebut mengatur HGBT senilai US$ 6 per MMBTU bagi industri pupuk berakhir pada tahun ini.
Berhentinya kebijakan HGBT, akan membuat Pupuk Indonesia harus menikmati harga gas alam sesuai dengan harga internasional pada 2025 jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang.
"Saya tidak bisa tidur mengingat proyeksi produksi pangan setelah 2024 karena HGBT untuk pupuk akan berakhir pada 2024. Dengan demikian, ketersediaan pupuk tahun depan ada, tapi keterjangkauannya jadi pertanyaan," ujarnya dalam Indonesia Data and Economic Forum Katadata 2024, Selasa (5/3).
