Hindari PHK Massal di Industri, Ekonom: Prabowo Perlu Menteri Kritis
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Mercu Buana Didik J. Rachbini mengemukakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memegang peranan sentral pada masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Menurut Didik Kemenperin akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% atau lebih.
Ekonom yang juga Peneliti Indef ini mengatakan bila menteri yang ditunjuk gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6% maka sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat. Selama ini ia menilai Kemenperin berperan terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
"Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman," kata Didik seperti dikutip Selasa (18/6).
Menurut Didik, situasi ekonomi saat ini yang membuat sejumlah industri mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus tumbuh di bawah 5% sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Didik menilai lambatnya pertumbuhan sektor industri menandakan ketiadaan dan absennya kebijakan industri. Industri menurut Didik mati lantaran kebijakan yang surut dan tidak memberi kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Lebih jauh ia mengatakan bila kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1 - 2 dekade terakhir ini, maka Prabowo Subianto akan sulit mewujudkan mimpi untuk memajukan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
"Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5% karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah," kata Didik.
Didik lantas membandingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini di Vietnam dan India. Ia menyebut India dai Vietnam berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran berhasil mendorong industri sebagai lokomotif pertumbuhan.
Menurut Didik, sektor industri di India tumbuh dua digit sehingga menarik ekonomi bertumbuh sampai 7%. Sebaliknya, dua dekade terakhir ini, sektor industri Indonesia hanya tumbuh di bawah 5% sehingga mustahil bisa menarik pertumbuhan ekonomi sampai di atas 6%.
Ia mengatakan, faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo terletak pada kementerian perindustrian. Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5% karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa yang bercampur dengan sektor informal.
Didik menilai, sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga akan membuat pertumbuhan ekonomi kehilangan lokomotifnya. Menurut Didik solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik adalah membenahi Kementerian Industri dan kebijakan industrinya.
“Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN," kata Didik.
Sebelumnya sebanyak enam pabrik tekstil dikabarkan tutup dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperkirakan, sektor industri yang terdampak oleh pelemahan permintaan global masih rawan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
Ia menjelaskan, permintaan global belum sepenuhnya membaik setelah pandemi Covid-19. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan geopolitik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel.
