Kemendag Akan Tingkatkan Perlindungan untuk Industri Keramik Lokal
Kementerian Perdagangan akan meningkatkan perlindungan pada industri keramik lokal dalam waktu dekat dengan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD). Pemerintah sebelumnya telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024.
Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan telah merekomendasikan keramik asal Tiongkok dikenakan BMAD hingga 2029. Namun, ia masih enggan mengumumkan besaran bea masuk tersebut.
"BMTP pada keramik asal Cina sudah diperpanjang satu kali, tapi ternyata industri keramik belum bisa membaik. Injury (kerusakan) pada industri keramik domestik akibat produk impor tersebut semakin jelas terlihat dalam 1,5 tahun terakhir," kata Danang di kantornya, Jakarta, Senin (15/7).
BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.
Walau demikian pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Lalu, sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.
Danang mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.
Rekomendasi peningkatan perlindungan pada industri keramik telah diserahkan ke Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun Zulhas sedang menunggu pembahasan oleh Tim Kepentingan Nasional terkait rekomendasi tersebut.
Setelah itu, Zulhas akan menentukan besaran BMAD 14 hari setelah menerima rekomendasi Tim Kepentingan Nasional. Terakhir, Mendag akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan sebelum aturan BMAD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Edy Suyanto mendorong pemerintah menerapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap keramik impor dari Cina hingga 200%. Produk dari Negeri Panda tersebut terbukti melakukan praktik dumping.
Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.
Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.
Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.
"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan resmi pada 4 Juli lalu.
