Implementasi Penilaian Kredit Inovatif untuk UMKM Ditargetkan Tahun Depan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menargetkan skema penilaian kredit inovatif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diimplementasikan tahun depan. Skema tersebut dapat meningkatkan penyaluran kredit UMKM dan mempertahankan rasio kredit bermasalah atau NPL.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan telah menguji skema penilaian kredit inovatif atau ICS. Hasilnya, nilai kredit UMKM naik 5% dibandingkan skema normal. Selain itu, rasio kredit bermasalah stabil di sekitar 5,5%.

"Penelitian penggunaan ICS masih berproses. Mudah-mudahan dalam tahun depan selesai dan dapat digunakan," kata Yulius di kantornya, Senin (12/8).

Dalam catatannya, penggunaan KUR tanpa agunan mulai meningkat pada tahun ini. Untuk diketahui, kredit tanpa agunan ini adalah KUR dengan plafon Rp 100 juta.

Kementerian Keuangan mendata realisasi KUR pada paruh pertama tahun ini senilai Rp 141,3 triliun ke 2,38 juta debitur. Penyaluran KUR tersebut naik 34,31% dari capaian Januari-Juni 2023 senilai Rp 105,2 triliun.

Pertumbuhan penyaluran KUR terbesar terjadi di Pulau Sumatra atau sebesar 38,96% secara tahunan menjadi Rp 34,6 triliun. Namun penyaluran KUR terbesar tetap terjadi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang mencapai Rp 80,3 triliun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan total kredit ke UMKM telah mencapai Rp 1.468 triliun hingga Mei 2024. Angka tersebut naik 6,74% secara tahunan dari capaian Mei 2023 senilai Rp 1.348 triliun.

Nilai kredit terbesar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp 684,77 triliun atau 46,62% dari total kredit sektor UMKM hingga Mei 2024. Capaian tersebut diikuti oleh kredit ke sektor primer senilai Rp 269,28 triliun atau 18,33% dari total kredit UMKM.

Adapun kontribusi kredit UMKM ke sektor manufaktur hanya sebesar 9,99% atau Rp 146,68 triliun hingga Mei 2024. Mayoritas kredit UMKM disalurkan di Jawa Timur atau senilai Rp 219,25 triliun.