Kementerian PUPR Bakal Ubah Sistem Pembayaran Tol Nirsentuh dari MLFF ke SLFF

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan kontrak proyek sistem transaksi nonunai nirsentuh multi lane free flow (MLFF) akan berubah. Sebab, proyek tersebut akan menerapkan masa transisi menggunakan skema single lane free flow (SLFF).

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Triono Junoasmono, masa transisi tersebut dibutuhkan karena basis data kendaraan bermotor masih kurang lengkap dan perilaku masyarakat juga belum disiplin.

Masa transisi itu dibutuhkan untuk menghindari pengguna jalan tol yang tidak membayar tarif. "Atas situasi tersebut, kami mengusulkan transisi dalam implementasi MLFF masih menggunakan palang  pada sistem SLFF," kata Triono di Jakarta, Jumat (18/10).

Kehadiran sistem MLFF akan menghilangkan fungsi gardu tol pada gerbang tol. Sedangkan transisi SLFF yang diajukan Triono hanya berupa penerapan sistem nontunai nirsentuh pada satu gardu tol.

Selain itu, gardu tol dengan sistem SLFF masih menggunakan palang untuk menghindari kebocoran pembayaran tarif tol. Dengan begitu, sistem SLFF akan ditingkatkan menjadi MLFF setelah semua pengguna tol di seluruh ruas tol patuh terhadap SLFF.

Badan Pengatur Jalan Tol mendata ada 73 ruas tol yang dikelola oleh 52 Badan Usaha Jalan Tol, di mana pemegang proyek MLFF saat ini adalah PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Saat ini, RITS sedang menggodok proposal proyek MLFF yang baru dengan mengintegrasikan masa transisi SLFF. Sebab, kontrak proyek MLFF saat ini tidak memiliki masa transisi.

Melalui proyek tersebut, pemerintah ditargetkan dapat menerima proposal baru RITS pada akhir tahun ini. Sebab, masa uji coba sistem SLFF di tol Bali Mandara belum berubah atau dimulai pada Desember 2024.

"Salah satu poin yang sedang kami negosiasikan dengan RITS adalah lini masa implementasi MLFF. Setelah SLFF berhasil di Bali, kami akan evaluasi sebelum ekspansi ke ruas lain. Jadi, implementasi SLFF dan MLFF tidak serentak, tapi bertahap," katanya.

Masuk Dalam Proyek PSN

Pemerintah menetapkan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh MLFF  dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, penetapan PSN diperlukan karena implementasi MLFF memerlukan koordinasi dengan beberapa otoritas dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso bilang penyelesaian proyek MLFF perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak perbankan. Kemenko Perekonomian berperan menjadi lembaga yang mengkoordinasikan kebutuhan proyek MLFF.

"Alasan kedua MLFF menjadi PSN adalah dukungan pemerintah dalam proyek KPBU. Tugasnya sama seperti teman-teman di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan memberikan penjaminan pemerintah ke sebuah proyek," kata Susiwijono di Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Sistem MLFF membuat transaksi di gerbang tol dengan kartu uang elektronik diganti dengan aplikasi Cantas yang terhubung dengan dompet elektronik di gawai pengguna jalan tol. Sistem pemosisi global atau GPS dalam gawai pengguna jalan tol akan direkam oleh satelit dalam penentuan tarif.

Sistem yang ditawarkan RITS menggunakan teknologi sistem navigasi satelit global atau global navigation satellite system atau GNSS. Teknologi GNSS akan menentukan lokasi pengguna jalan tol bersamaan dengan proses map-matching di sistem utama RITS.

Saat kendaraan keluar tol dan proses map matching berakhir, maka sistem akan melakukan kalkulasi tarif dan menarik saldo pengguna jalan tol melalui Cantas.

Menurut Susiwijono, seluruh proyek MLFF didanai oleh investasi pemerintah Hungaria senilai US$ 300 juta atau setara Rp 4,49 triliun. Rencananya, sistem tersebut akan mulai dibangun dan diimplementasikan pada tahun ini.