Berita PUPR Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran senilai Rp 40,59 triliun pada tahun depan. Tambahan ini untuk tiga alokasi, yaitu bendungan dan irigasi, revitalisasi sekolah, dan pembangunan IKN.

Kementerian PUPR hanya mendapatkan jatah anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 146,98 triliun.

Pemerintah sedang mencari tanah untuk properti komersial di IKN. Menteri PUPR PUPR Basuki Hadimuljono berencana menyerahkan data tanah tersebut ke pengembang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan fokus pembangunan jalan tol hingga 2029 masih di Sumatra dan Jawa. Pemerintah ingin menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra.

Kementerian PUPR menambah kapasitas Masjid IKN dari 20 ribu menjadi 60 ribu orang. Dampaknya, jadwal pembangunannya pun mundur ke tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN secara permanen secepatnya awal bulan depan.

Kementerian PUPR akan mengubah Wisma Atlet Kemayoran menjadi rusun ASN dan rusun komersial awal tahun depan.

Mayoritas bagunan di Indonesia tidak siap menghadapi bencana gempa megathrust.

Bendungan Leuwikeris berpotensi menjadi pembangkit listrik berkapasitas 2 x 10 megawatt (MW) dan sebagai pengendali banjir.

Status ke-47 rusun hunian di IKN akan menjadi rumah negara atau biasa disebut rumah dinas.

Mayoritas jalan bebas hambatan yang akan diresmikan tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra atau JTTS.

Kementerian PUPR mengkaji konstruksi jalan tol yang menghubungkan bagian selatan dan utara Bali.

Presiden Jokowi mengumumkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun pada tahun 2025 yang akan fokus pada pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta IKN.

Penyaluran dana pembangunan IKN telah mencapai Rp 140 triliun.

Tol akses IKN baru akan menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan bandara-bandara strategis di Kalimantan Timur pada 2030.