Pemerintah Ingin Bangun Rusun Mepet Stasiun Manggarai, Kiara Condong, dan Gubeng
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah ingin membangun lebih banyak rumah susun yang berdekatan dengan transportasi umum atau transit oriented development (TOD), seperti di Stasiun Commuter Pondok Cina dan Stasiun Commuter Tanjung Barat. Hunian berbasis TOD, rencananya akan dibangun di Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Jawa Barat dan Stasiun Gubeng, Jawa Timur.
Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menjelaskan, pembangunan huniam berbasis TOD ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian target tiga juta rumah per tahun. "Kami akan terus melihat daerah-daerah yang memiliki aset pasif, karena pembangunan hunian di atas aset tersebut akan lebih cepat dan efektif," kata Maruarar di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11).
Maruarar menjelaskan, sebagian lahan milik negara yang ingin dimanfaatkan untuk program tiga juta rumah kini telah dihuni masyarakat. Karena itu, harus ada proses tambahan dari sosialisasi sampai pemindahan masyarakat ke tempat lain jika ingin menggunakan lahan negara itu.
Ia akan mengutamakan pemanfaatan lahan pasif, antara lain yang dimiliki BUMN. Namun, pemanfaatan ini membutuhkan koordinasi dari BUMN, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mencatat lahan pasif yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian adalah milik PT Kereta Api Indonesia dan Perum Perumnas. Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang akrab disapa Tiko ini menekankan hunian yang akan dibangun di atas tanah kedua BUMN tersebut akan berbentuk vertikal.
Tiko mencatat, luas lahan terbesar yang akan dimanfaatkan berada di area Stasiun Commuter Manggarai yang mencapai 60 hektare, sedangkan luas lahan yang akan dimanfaatkan di Stasiun Kereta Gubeng sekitar 12 hektare.
"Kami baru akan melakukan survey pada Rabu pekan depan," kata Tiko.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya berencana memetakan lahan milik BUMN di sekitar stasiun kereta api. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan perumahan di dalam negeri.
Erick menilai pengalihan aset BUMN menjadi perumahan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan harga rumah yang lebih murah. Ini karena pemerintah tidak perlu membeli lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah.
“Pak Maruarar juga sedang bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghapus atau membedakan beberapa perpajakan perumahan rakyat dengan perumahan menengah ke atas,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN pada Jumat (15/11).
