Pemerintah Pangkas Penerima Bantuan Beras Jadi 16 Juta Keluarga

Badan Pangan Nasional memangkas jumlah penerima bantuan pangan menjadi 16 juta untuk periode Januari-Februari 2025. Pemerintah semula membagikan 10 kilogram beras untuk 22 juta penerima bantuan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pengurangan tersebut terjadi setelah memfokuskan pembagian bantuan ke masyarakat paling membutuhkan atau dengan pendapatan di desil 1 dan 2. Rumah tangga yang mendapatkan bantuan pangan tahun depan adalah 20% masyarakat paling miskin di dalam negeri.

"Bulan ini, masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan adalah rumah tangga pada desil 1-4, tapi jumlah penerima bantuan di desil 3-4 sedikit. Bantuan pangan pada Januari-Februari fokus di desil 1-2," kata Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12).

Arief menyampaikan, volume bantuan pangan yang didapatkan per rumah tangga tidak berubah, yakni 10 kilogram beras. Pemerintah rencananya menggelontorkan 320.000 ton beras pada Januari-Februari 2025.

Selain bantuan pangan, Arief mengatakan, pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% untuk tiga komoditas mulai 2025, yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula kebutuhan industri. Sementara itu, pemerintah berkomitmen tidak akan mengenakan PPN pada barang kebutuhan pokok.

Arief mencatat, beberapa kebutuhan pokok yang dimaksud adalah jagung, beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur ayam, daging ayam, dan daging ruminansia, hasil ikan, dan hasil laut. Pembebasan PPN akan dilakukan dengan bentuk insentif yang dibayarkan pemerintah senilai Rp 77,1 triliun pada tahun  depan.

"Kami harus memberikan stimulan ini agar bisa mencapai status swasembada pangan. Kami tidak akan impor beras, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, cabai, dan garam konsumsi pada tahun depan, karena kami akan fokus menyerap produksi dalam negeri," katanya.

Karena itu, Arief berharap industri pangan dapat tumbuh lebih dari 6% pada tahun depan.  Ini karena kenaikan produksi tersebut akan dibarengi perbaikan dari sisi penyerapan hasil pertanian akibat program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah akan menjalankan program makan bergizi gratis pada awal tahun depan. Penulis Buku Pangan Indonesia Dirgayuza Setiawan membocorkan, menu yang akan diberikan dalam program makan bergizi gratis berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Orang dekat Prabowo itu mengungkapkan, Bapanas melakukan studi panjang untuk menentukan menu tersebut. “Bapanas membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pangan berdasarkan karbohidrat, lauk, buah-buahan, dan sayuran yang diproduksi di setiap wilayah pangan Indonesia,” kata Dirgayuza dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy, Selasa (3/12).

Dalam studi tersebut, tidak semua wilayah di Indonesia menjadikan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Pemerintah masih akan tetap mengacu pada geografis Indonesia juga memiliki produksi pangan yang beragam di setiap pulau berdasarkan kemampuan lokal untuk menghasilkan pangan.

“Karena di Indonesia, kita sebenarnya punya 16 jenis beras. Tidak semua beras cocok untuk nasi goreng. Tidak semua beras cocok untuk opor ayam. Jadi, kita juga harus paham aspek ini, bahwa beras itu bukan komoditas Tunggal,” ujar Dirgayuza.