Pemerintah Kejar Investasi Rp 60 Triliun, Pembangunan IKN Tetap Berlanjut
Ringkasan
- PT PLN (Persero) sedang mengembangkan tiga proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Timur dengan kapasitas gabungan 210 MW, ditargetkan mulai beroperasi komersial pada 2025-2026 untuk mendukung peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
- PLN telah meresmikan PLTS terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 MW, penanda komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT, menjadikannya sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia.
- PLN menargetkan porsi EBT sebesar 20,9 Gigawatt (GW) hingga 2030 sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, di mana pembangkit EBT tersebut akan mencakup berbagai sumber termasuk hidro, tenaga surya, angin, biomassa, dan geothermal, dengan proyeksi pembangkit berbasis EBT mencapai 52% pada tahun 2030.
Membuat ringkasan dengan AI Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan investasi senilai Rp 60 triliun akan mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. Namun, investasi tersebut masih memerlukan dukungan pemerintah karena berbentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono belum mengumumkan target investasi murni dari sektor swasta pada tahun ini. Meski begitu, ia memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini menyebabkan anggaran final OIKN berkurang dari Rp 6,39 triliun menjadi Rp 5,24 triliun.
"Namun, hal tersebut tidak berdampak pada pembangunan di IKN karena kami mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar," ujar Basuki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2).
Berdasarkan laman resmi OIKN, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk OIKN pada tahun ini. Dengan demikian, total anggaran OIKN tahun ini mencapai Rp 13,34 triliun.
Pembangunan Berlanjut Hingga 2029
Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029. Mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung parlemen, instansi yudikatif, serta infrastruktur pendukungnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah membahas perubahan desain gedung legislatif dan yudikatif bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Jumat (21/2).
Perubahan desain kedua bangunan ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti. Basuki juga berencana melaporkan perubahan tersebut kepada Presiden pada hari yang sama.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan atau hingga 2029.
"Presiden berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sisanya akan didorong agar pembangunannya melibatkan sektor swasta," ujar Hasan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
