Pengusaha Manufaktur Usul Pemindahan Pelabuhan Impor untuk Bendung Produk Cina
Ringkasan
- AKR Corporindo (AKRA) masuk dalam Indeks High Dividend 20 (IDXHIDIV20), yang berisi saham pemberi dividen tinggi dan likuid di bursa saham Indonesia.
- AKRA membukukan laba bersih sebesar Rp 1,46 triliun pada kuartal ketiga 2024, turun 14,1% secara tahunan, sementara pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 4,6%.
- Pengendali AKRA, PT Arthakencana Rayatama dan Presiden Komisaris Soegiarto Adikoesoemo, gencar menambah kepemilikan saham AKRA dalam sebulan terakhir, menunjukkan kepercayaan terhadap kinerja dan prospek perusahaan.
Membuat ringkasan dengan AI Para pelaku industri sepakat bahwa pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah timur Indonesia perlu dilakukan. Langkah ini dinilai penting untuk membendung banjirnya produk impor asal Cina di pasar domestik.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengungkapkan bahwa saat ini produk furnitur impor asal Cina masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dan Cina, pemindahan pintu masuk furnitur impor menjadi langkah strategis.
"Pintu masuk barang impor harus dipindahkan dari Surabaya ke luar Pulau Jawa agar furnitur impor asal Cina tidak mudah diakses," kata Sobur di Jakarta, Selasa (25/3).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor dari Cina meningkat 4,38% secara tahunan pada Januari-Februari 2025, mencapai US$ 21,39 miliar. Sepanjang tahun lalu, impor dari Cina tumbuh 15,19% menjadi US$ 71,63 miliar.
Wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke Indonesia timur sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan 2024. Namun, Sobur mengakui bahwa implementasinya masih menghadapi kendala.
Impor Elektronik Bisa Berdampak PHK Massal
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Suhardiman menilai pemindahan pintu masuk impor dapat menjadi instrumen perlindungan non-tarif (NTM) bagi industri dalam negeri. Selain itu, langkah ini juga bisa menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru.
Daniel menyoroti tingginya volume impor elektronik yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Ia menilai kondisi ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 yang menggantikan Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menurut Daniel, revisi ini menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian dalam proses impor, yang sebelumnya berfungsi sebagai hambatan non-tarif untuk melindungi industri dalam negeri.
Akibatnya, industri elektronik, khususnya peralatan rumah tangga seperti microwave dan air fryer, menjadi lebih rentan terhadap persaingan dengan produk impor asal Cina.
"Secara umum, produk yang paling terdampak dari Permendag 8 adalah yang belum memiliki standar energi, belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta memiliki jumlah NTM yang rendah," ujarnya.
Revisi Kebijakan Relaksasi Impor
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahwa proses revisi kebijakan relaksasi impor sedang berlangsung. Salah satu poin yang tengah dibahas adalah pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.
"Kami masih mendorong agar pemindahan pelabuhan masuk dalam revisi kebijakan sebagai bagian dari pengendalian impor," kata Febri di Jakarta, Senin (30/12/2024).
Febri menambahkan bahwa tujuh komoditas impor yang pintu masuknya akan dipindahkan meliputi tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, serta alas kaki.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
