Dapat Dana CSR Rp 400 M dari Pengusaha, Menteri PKP Bangun 1.750 Rumah Baru

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait telah menerima dana tanggung jawab sosial atau CSR pihak swasta ke program 3 juta rumah telah mencapai sekitar Rp 400 miliar. Dana tersebut akan membangun 1.750 rumah baru dan renovasi 3.500 rumah.

Menteri PKP menjelaskan program 3 juta rumah diraih melalui kontribusi empat pihak, yakni pemerintah, pengembang, masyarakat, dan CSR swasta. "Komitmen CSR tersebut kami terima pada bulan ini, kurang lebih Rp 400 miliar," kata Maruarar di kantornya, Selasa (22/4).

Secara  rinci, pembangunan 1.750 rumah merupakan hasil CSR dari tiga entitas yakni PT Adaro Minerals Tbk di Kalimantan Selatan, Agung Sedayu Group di Banten, dan PT Berau Coal di Kalimantan Timur. Adapun, Adaro dan Berau masing-masing berencana membangun 500 unit rumah, sementara Agung Sedayu telah berkomitmen mendirikan 250 unit rumah.

Senada, renovasi pada 3.500 unit rumah akan dilakukan oleh tiga entitas, yakni Sugianto Kusuma atau Aguan melalui Yayasan Buddha Tzu Chi, Prayogo Pangestu melalui Barito Pacific Group, dan Anindya Bakrie melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Aguan berencana merenovasi 2.000 unit rumah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Adapun, Prayogo akan merenovasi 1.000 rumah di Jakarta dan Banten, sedangkan Anindya hanya merenovasi 500 rumah di Jakarta, Banten, NTT dan Bangka Belitung.

Sebelumnya, Maruarar memperkirakan butuh dana mencapai Rp 23,32 triliun untuk merealisasikan target pembangunan 3,44 juta rumah sepanjang 2025.

Maruarar mengatakan, pihaknya sedang mencoba menurunkan harga pembangunan hunian dengan menghilangkan harga tanah. Strategi yang dipilih adalah menggunakan tanah hasil sitaan aparat penegak hukum.

Maruarar menilai, strategi penggunaan tanah sitaan penting untuk memperbesar kontribusi anggaran negara dalam program tiga juta rumah. Penggunaan tanah sitaan berpotensi menekan harga pembangunan properti hingga 40%.

Maruarar menjelaskan, target pembangunan 3 juta unit rumah dari 3,44 juta hunaian yang dicanangkan tahun ini akan ditujukan untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan. Sementara itu, sebanyak 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

Seluruh rumah untuk masyarakat miskin direncanakan mendapatkan subsidi angsuran senilai Rp 21,6 triliun. Masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta akan mendapatkan bantuan berupa Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp 1,48 triliun.

Sementara itu, masyarakat berpenghasilan tinggi akan mendapatkan bantuan premi asuransi senilai Rp 240 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program tiga juta rumah tahun depan mencapai Rp 23,32 triliun.

Salah satu strategi Maruarar adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan di dalam negeri. Dana CSR yang dikucurkan Badan Usaha Milik Negara pada tahun lalu mencapai Rp 11,2 triliun.

"Saya sudah telepon teman-teman pengusaha saya yang nanti bisa bantu pendanaan program tiga juta rumah. Mungkin tanahnya dari negara dan teman-teman pengusaha bisa bantu membangun," kata Ara di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).