Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas, BKPM Libatkan Satgas Premanisme
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan segera menjalin komunikasi dengan BYD, investor otomotif asal Cina. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat.
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/4).
Setelah menjalin komunikasi, BKPM berencana berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme untuk menangani aktivitas meresahkan tersebut secara efektif. Nurul menekankan bahwa aksi premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi.
"Bisa saja di pick-up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi ekonomi global saat ini, Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menarik investasi asing. "Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif," kata Nurul.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik BYD sempat diganggu oleh ormas berbentuk aksi premanisme. Informasi ini ia peroleh saat menghadiri undangan pemerintah Cina di Shenzhen.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram, dikutip Rabu (24/4).
Investasi BYD di kawasan kota mandiri Subang Smartpolitan diperkirakan akan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan otomotif asal Cina itu dilaporkan menggelontorkan dana investasi hingga Rp11,7 triliun.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
