Kadin Indonesia akan menyusun SOP baru sebagai tanggapan atas insiden intimidasi di Cilegon, meningkatkan standar etik dalam proyek investasi nasional.
Kemendagri dengan dukungan DPR akan mencabut legalitas ormas yang terlibat dalam aksi premanisme, bertujuan mengembalikan fungsi asli ormas dan memastikan keamanan masyarakat dan pengusaha.
Kemendagri akan mencabut status terdaftar dari ormas yang terlibat dalam premanisme, menyebabkan mereka kehilangan akses ke fasilitas pemerintah seperti dana hibah.
Apindo mengkritik minimnya tindakan hukum terhadap premanisme yang kerapkali libatkan oknum aparatur negara, menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha dan perkembangan industri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan revisi UU Ormas sebagai tanggapan terhadap penyimpangan oleh beberapa ormas, termasuk transparansi keuangan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan keaman
Mayjen TNI Djon Afriandi, Danjen Kopassus, mengakui kesalahan prajuritnya atas foto bersama Hercules, menjanjikan pembinaan untuk antisipasi dampak negatif.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berencana berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk atasi gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang.