Pengusaha Cilegon Minta Jatah Proyek Chandra Asri, Kadin Bentuk Tim Investigasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan turun langsung menyikapi dugaan permintaan proyek tanpa proses tender oleh sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kota Cilegon, Banten. 

Permintaan proyek tersebut diduga mencapai Rp5 triliun dan ditujukan kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA), yang saat ini tengah membangun pabrik sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

Isu ini mencuat setelah beredarnya rekaman video pertemuan antara kontraktor asal Cina, China Chengda Engineering (CCE) dengan anggota Kadin Kota Cilegon yang meminta porsi proyek tanpa melalui proses lelang.

Sebagai respons, Kadin membentuk tim investigasi untuk menangani isu ini secara cepat dan bijak demi menjaga iklim investasi yang kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah memulai kerja tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa (13/5).

Menurutnya, tim yang dibentuk akan merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat mengenai dinamika organisasi Kadin di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa peristiwa ini bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota.

"Kebetulan saya juga di sini bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan (WKUK) Pangan Kadin Pak Mulyadi Jayabaya, yang juga dari Banten. Jadi kita juga melihat dengan saksama," kata Anindya.

Anindya menegaskan Kadin tetap berkomitmen mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan represif.

"Investasi harus masuk dan Kadin tugasnya mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kabupaten/kota," ujarnya.

Ia menambahkan, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hukum dan Organisasi Kadin juga akan diterjunkan untuk menangani persoalan ini secara profesional dan sesuai tata kelola organisasi yang sehat.

Koordinasi dengan BKPM dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan aparat penegak hukum guna mendalami permasalahan yang terjadi di Cilegon.

Anindya mengingatkan bahwa insiden seperti ini dapat merusak kepercayaan investor terhadap Indonesia. "Kadin selama ini aktif melakukan promosi investasi ke luar negeri demi memperkuat ekonomi nasional," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kadin selalu bersikap pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap menjaga nama baik organisasi secara nasional. “Tapi kami tidak hanya ingin melihat dari media sosial. Kami ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar,” katanya.

Apindo Dukung Investigasi

Dukungan terhadap langkah investigasi Kadin datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan pentingnya investigasi untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.

“Apakah ini mengatasnamakan organisasi atau individu. Kami tidak ingin terlalu menilai dari sisi itu, tetapi yang ingin kami garis bawahi adalah aspek keamanan dan keberadaan organisasi masyarakat (ormas). Ini menjadi perhatian penting karena ini menganggu iklim usaha yang baik,” kata Shinta di Jakarta, Selasa (13/5).

Apindo juga mendukung investigasi lebih lanjut untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. “Peristiwa Cilegon perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa,” ujarnya.