ESDM Kumpulkan Perusahaan SPBU Pekan Depan, Bahas Impor BBM

Mela Syaharani
3 September 2025, 19:04
BBM
Katadata/Fauza Syahputra
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan paparan pada acara Sarasehan Nasional: Mendorong Keberlanjutan Industri Hulu Minyak dan Gas untuk Kemandirian Energi di Jakarta, Selasa (9/7/2025). Acara tersebut menjadi wadah pertukaran ide antara pemerintah, pelaku industri dan akademisi guna mendorong keberlanjutan sektor migas Indonesia.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumpulkan seluruh badan usaha di hilir migas atau pemilik stasiun bahan bakar umum (SPBU) pekan depan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan rapat tersebut digelar untuk menyinkronkan proses impor BBM antara Pertamina dan badan usaha swasta.

Pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta kosong sejak sepekan terakhir, termasuk di SPBU milik Shell Indonesia dan BP-AKR.

“Ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan dan dirapatkan antara Pertamina dan badan usaha yang memerlukan impor (BBM),” kata Yuliot usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9).

Pihaknya telah menerima rincian data impor BBM dari Pertamina dan swasta, dengan prinsip menjaga keseimbangan neraca komoditas.

“Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati ada kelebihan (kuota),” ujarnya.

Yuliot tidak menanggapi soal peluang penambahan kuota impor BBM, hanya menegaskan bahwa pemerintah akan menyinkronkan kebutuhan impor antara Pertamina dan swasta.

Sebelumnya, pemerintah mengimbau badan usaha swasta membeli BBM dari Pertamina. Menurut Yuliot, imbauan itu bagian dari upaya sinkronisasi. Jika skema tersebut dijalankan, kilang Pertamina akan memenuhi kebutuhan swasta.

“Kalau dari sisi spesifikasi, Kilang Pertamina harus bisa memenuhi standar yang diperlukan badan usaha,” ucapnya.

Penjelasan Menteri ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menepis isu kelangkaan BBM di SPBU swasta. Ia menegaskan, swasta sudah mendapat kuota impor yang sama seperti 2024 ditambah 10%.

Jika masih membutuhkan tambahan, Bahlil menyarankan mereka mengajukan kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan nasional masih mencukupi.

"Gak ada (langka). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024, contoh, 1 juta. Di 2025, kami berikan tambah 10%, jadi 1,1 juta (contohnya). Jadi, kuota impornya diberikan 100% di 2024 ditambah 10%. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan," kata Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (3/9).

Meski begitu, Bahlil menyebut perusahaan swasta tetap meminta tambahan kuota impor BBM. Ia menegaskan persediaan nasional masih mencukupi sehingga kebutuhan tambahan dapat dipenuhi melalui kerja sama B2B dengan Pertamina.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...