Cadangan Beras RI Bakal Makin Berlimpah Imbas Panen Raya Mulai Februari 2026

Perum Bulog optimistis dapat menampung peningkatan target serapan cadangan beras pemerintah menjadi 4 juta ton tahun depan. Sebab, kapasitas gudang beras Bulog dijadwalkan bertambah 2 juta ton pada Februari 2026.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berencana menambah kapasitas gudangnya menjadi sebanyak 3 juta ton. Tambahan tersebut dilakukan melalui dua skema, yakni 100 gudang milik pemerintah berkapasitas 2 juta ton dan sewa gudang tambahan sekitar 1 juta ton.

"Sampai hari ini sudah ada tambahan gudang berkapasitas 942.000 ton dan ada sekitar 600.000 ton yang siap diperiksa Bulog. Harapan saya ada tambahan kapasitas gudang 2 juta ton pada Februari 2026," kata Rizal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (29/12).

Rizal menyampaikan penjadwalan penambahan kapasitas gudang menjadi penting untuk menghadapi Panen Raya 2026 pada Februari-April 2026. Sebab, pemerintah berencana menyerap 2 juta ton sampai 2,5 juta ton selama tiga bulan tersebut.

Kemenko Pangan mendata stok cadangan beras pemerintah akhir tahun ini sejumlah 3,3 juta ton. Dengan demikian, total CBP pada akhir April 2026 dapat mencapai 5,3 juta ton jika tidak ada program bantuan pangan atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Seperti diketahui, pemerintah juga meningkatkan target  volume cadangan jagung pemerintah menjadi 1 juta ton. Angka tersebut naik lebih dari 21 kali lipat dibandingkan stok CJP akhir tahun ini sejumlah 45.272 ton.

Karena itu, Rizal juga berencana menambah kapasitas gudang khusus CJP pada tahun depan. Namun penambahan kapasitas gudang Bulog hingga Februari 2026 khusus untuk menampung CBP.

"Kami baru menambah kapasitas gudang untuk CBP. Kebutuhan penambahan kapasitas gudang untuk cadangan pangan pemerintah lainnya sambil jalan," katanya.

Selain beras dan jagung, volume cadangan minyak goreng milik pemerintah ditargetkan naik hampir 700.000 ton menjadi 750.00 ton tahun depan. Pada tahun ini, stok akhir cadangan minyak goreng pemerintah hanya sekitar 11.000 ton dari target minimum pengelolaan 105.000 ton.

Namun peningkatan volume tersebut disinyalir bukan dari minyak goreng hasil aturan kewajiban pasar domestik atau DMO. Seperti diketahui, eksportir minyak sawit mentah wajib mematuhi kebijakan DMO agar mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemenuhan cadangan minyak goreng pemerintah akan dipenuhi dari produsen swasta. Dengan demikian, minyak goreng yang akan diserap pemerintah adalah minyak goreng premium.

"Minyak goreng hasil DMO atua Minyakita akan dijual seperti biasa atau langsung mengalir dari produsen langsung ke konsumen tanpa dicadangkan. Kami akan serap minyak goreng premium karena volumenya yang banyak," katanya.