Soal Kelangkaan, Bos BGN Pastikan Susu Tak Wajib dalam Menu MBG

Kelangkaan pasokan susu UHT kotak di pasar-pasar retail modern tengah terjadi di Indonesia. Sejumlah warganet menduga kelangkaan ini terjadi karena program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai berjalan seiring masuknya anak sekolah pada awal pekan ini. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan susu menjadi salah satu komponen yang diberikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menu MBG. "Satu kali SPPG memberikan susu, butuh kurang lebih 3 ribu kotak ukuran kecil," katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (8/1). 

Apabila semua susu itu disusun dalam sebuah dus berisi 24 kotak, berarti setiap SPPG membutuhkan 125 dus susu untuk setiap jadwal MBG. “Kalau sementara ada isu seperti itu, mungkin karena SPPG sedang ingin memberi susu. Tapi saya tidak mewajibkan seluruh SPGG memberi susu,” ucap Dadan.

Menurut dia, susu dalam program MBG sebaiknya diberikan untuk daerah-daerah yang memiliki keberadaan sapi perah. Namun, bagi daerah yang tidak terdapat sapi perah, pasokan kalsium bisa diganti dengan sumber gizi lainnya agar tekanan kelangkaan susu menurun.

“Kami sedang mendorong agar tidak ada impor susu, tapi impor sapi perah. Supaya kami bisa berkelanjutan menghasilkan susu yang diproduksi dalam negeri,” ujarnya.

Dadan mengatakan per 31 Desember 2025 BGN telah memiliki 19.188 SPPG yang beroperasi dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 55,1 juta orang. Jumlah ini meningkat berkali-kali lipat dibandingkan saat awal program MBG dijalankan. Pada 6 Januari 2025, BGN hanya memiliki 190 SPPG yang melayani 570 ribu penerima saja.

Pada semester pertama 2026, BGN menargetkan mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG. “Mudah-mudahan Mei sudah tercapai,” ujarnya.

Per Kamis (8/1), jumlah uang yang beredar di seluruh SPPG mencapai Rp 855 miliar. Dari jumlah tersebut, 70% dialokasikan untuk membeli bahan baku yang berasal dari produk pertanian, peternakan, hingga nelayan.