Ekspor Baja Nasional Tumbuh, tapi Kebutuhan Domestik Bergantung pada Impor Cina

Kementerian Perindustrian mengakui industri baja nasional mulai menunjukkan pertumbuhan, namun masih dibayangi ketergantungan tinggi terhadap impor, terutama dari Cina. Dominasi produk impor dinilai menjadi tantangan utama yang menghambat daya saing produsen dalam negeri.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan struktur pasar baja Indonesia saat ini masih dikuasai kawasan Asia Pasifik. Lima negara pemasok terbesar adalah Cina dengan nilai mencapai US$ 16,11 juta, disusul Taiwan, India, Australia, dan Vietnam. Di sisi lain, Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir baja terbesar di Asia Tenggara setelah Malaysia dan Vietnam.

Data BPS dan Kemenperin mencatat volume impor produksi baja sempat meningkat di tahun 2022 menjadi 17,9 juta ton, namun menurun di tahun 2025 menjadi 14,8 juta ton. Di sisi lain, ekspor industri baja nasional tercatat meningkat dari 21,9 juta ton di tahun 2024 menjadi 23,9 juta ton pada 2025.

Faisol menyebut total nilai ekspor mencapai US$ 29,23 miliar pada tahun 2024. Struktur pasar ekspor ini didominasi oleh kawasan Asia Pasifik. 

“Di mana 5 negara yang meliputi Tiongkok dengan pasar terbesar sebesar US$ 16,11 juta lalu Taiwan, India, Australia, dan Vietnam,” kata dia dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta Pusat, Rabu (4/3). 

Meski demikian, kebutuhan baja domestik belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. 

“Terdapat gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional yang cukup besar, dan kesenjangan ini diisi oleh produk impor yang mayoritas berasal dari Tiongkok,” ujar Faisol. 

Kemenperin mencatat sejumlah persoalan mendasar. Pertama, terdapat kesenjangan besar antara konsumsi dan produksi baja nasional yang kemudian diisi oleh impor. Kedua, mayoritas produsen dalam negeri masih bertumpu pada sektor konstruksi, sementara kebutuhan sektor otomotif, perkapalan, dan alat berat belum tergarap optimal.

Masalah lain adalah fasilitas produksi yang relatif tua, teknologi tertinggal, dan belum ramah lingkungan sehingga biaya produksi menjadi tinggi. Kondisi ini membuat produk lokal sulit bersaing dari sisi harga maupun kualitas. 

“Tekanan semakin berat akibat biaya energi dan logistik yang mahal serta harga baja impor yang sangat rendah,” ujar dia. 

Untuk menyelamatkan industri, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan terintegrasi. Di antaranya penerapan trade remedies dan pengendalian impor, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta jaminan pasokan energi melalui skema harga gas bumi tertentu.

Selain itu, pemerintah mendorong investasi di sektor hulu crude steel, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta dukungan hilirisasi agar baja nasional terserap oleh industri perkapalan, otomotif, militer, dan konstruksi.