Ekonom: Perang AS–Iran Tak Ganggu Ekspor RI, Risiko Ada di Lonjakan Harga Minyak

Ekonom menilai perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak akan berdampak besar secara langsung terhadap perdagangan Indonesia, khususnya ekspor. Namun, risiko justru datang dari potensi lonjakan harga minyak dunia yang dapat melonjakkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya distribusi nasional.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal, mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan Iran relatif kecil sehingga gangguan langsung terhadap ekspor nasional terbatas.

“Iran itu tidak masuk dalam top 20 negara mitra dagang ekspor Indonesia. Jadi secara langsung dampaknya ke perdagangan kita tidak terlalu besar,” ujar Faisal kepada Katadata.co.id.

Secara historis, ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2025, nilai ekspor tercatat mendekati US$ 250 juta, menjadi yang tertinggi dalam periode tersebut. Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan cenderung menurun, dari sekitar US$ 11 juta hingga turun menjadi sekitar US$ 8 juta pada 2025.

Dengan demikian, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Struktur perdagangan ini menunjukkan surplus signifikan di pihak Indonesia.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Iran meliputi buah-buahan, kacang-kacangan, kendaraan bermotor, produk minyak nabati seperti CPO, bahan kimia, produk kayu, serta komoditas perkebunan seperti kopi dan teh. Sementara itu, impor dari Iran didominasi buah-buahan, besi, dan baja dalam jumlah terbatas, kimia organik, serta sedikit produk minyak.

Bahkan di tengah memanasnya konflik pada 2025, ekspor Indonesia ke Iran tetap meningkat. Menurut Faisal, kondisi tersebut menandakan bahwa gangguan terhadap ekonomi Iran belum secara langsung menghambat arus perdagangan Indonesia secara signifikan.

Ancaman dari Jalur Minyak

Meski dampak langsung relatif kecil, Faisal mengingatkan risiko tidak langsung yang jauh lebih besar, yakni melalui jalur energi. Iran merupakan salah satu eksportir minyak utama dunia. Jika konflik meluas dan mengganggu pasokan global, harga minyak mentah berpotensi melonjak tajam.

Harga minyak Brent saat ini telah menembus di atas US$ 70 per barel, dari sebelumnya stabil di kisaran US$ 60 per barel beberapa bulan lalu. Dalam skenario eskalasi lanjutan, harga berpotensi naik ke atas US$ 80 bahkan mendekati US$ 100 per barel, terutama jika terjadi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global.

Indonesia yang berstatus net importir minyak akan terdampak negatif dari kenaikan tersebut. BBM non-subsidi seperti Pertamax akan lebih cepat menyesuaikan karena mengikuti harga pasar. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar memang memiliki jeda penyesuaian, tetapi jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama, tekanan terhadap APBN akan meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga.

“Kalau sampai tembus US$ 100 per barel dan bertahan lama, biasanya sulit untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi,” kata Faisal.

Efek ke Biaya Logistik dan Harga Barang

Dampak lanjutan dari kenaikan harga minyak juga akan terasa di sektor logistik. Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai potensi gangguan di Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya distribusi nasional.

Sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan 20–25% perdagangan LNG global melewati jalur tersebut. Gangguan sekecil apa pun dapat mendorong lonjakan harga energi internasional yang kemudian ditransmisikan ke harga solar domestik.

Solar merupakan komponen utama operasional transportasi jalan yang menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak global sebesar US$ 25 per barel berpotensi menaikkan harga keekonomian solar sekitar Rp 750–Rp 2.000 per liter, tergantung kurs dan kebijakan pemerintah.

Jika kenaikan mencapai US$ 50 per barel, tekanan terhadap biaya distribusi akan lebih berat. Dengan asumsi BBM menyumbang 35–40%  dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10% dapat mendorong ongkos angkut naik 3,5–4%. Jika solar naik 20%, ongkos truk berpotensi naik 7–8%.

Rata-rata biaya logistik di Indonesia diperkirakan sekitar 14% dari harga produk, dengan separuhnya berasal dari transportasi jalan. Dalam skenario kenaikan ongkos truk 7–8 %, harga barang dapat terdorong naik sekitar 0,5%. 

Pada kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10% bisa mendorong kenaikan harga barang mendekati 0,8%, terutama untuk komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi dengan margin tipis.

Setijadi menilai struktur logistik Indonesia yang masih sangat bergantung pada transportasi jalan membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi. Risiko terbesar adalah tekanan inflasi distribusi nasional, terutama pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda: kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya distribusi domestik. Sektor konstruksi dan UMKM juga dinilai rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin usaha.