Biaya Logistik Naik Tajam Imbas Perang Iran–AS, Mendag akan Temui Eksportir

Kamila Meilina
5 Maret 2026, 16:08
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan paparan pada konferensi pers capaian kinerja Indonesia dan program kerja 2026 Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan paparan pada konferensi pers capaian kinerja Indonesia dan program kerja 2026 Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso akan menemui pengusaha ekspor, di tengah kenaikan biaya logistik yang diprediksi melonjak imbas konflik Iran - Amerika Serikat (AS). 

Ia mengaku berencana bertemu dengan para eksportir dalam waktu dekat untuk membahas dampak teknis yang mulai dirasakan pelaku usaha, termasuk terkait pasokan bahan baku dan biaya logistik. Pertemuan tersebut rencananya melibatkan pelaku usaha dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Besok kami akan bertemu para eksportir untuk mengetahui secara teknis masalah yang mereka hadapi, karena sebagian dari mereka juga bergantung pada bahan baku impor,” ujar Mendag yang akrab disapa Busan, di kantornya, di Jakarta Pusat, Kamis (5/3). 

Ia mengatakan Kemendag memilih mendorong pelaku usaha mengalihkan ekspor ke pasar alternatif yang tidak terdampak langsung konflik. Pemerintah akan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam strategi diversifikasi pasar tersebut karena dinilai lebih fleksibel dalam menjajaki pasar ekspor baru.

“Sekarang akan kita mulai dari UMKM. UMKM itu biasanya kalau ekspor jangka pendek lebih fleksibel, bisa ke mana-mana. Nah kita akan carikan pasar-pasar yang tidak terdampak,” ujarnya. 

Sasar Peluang Pasar Baru

Menurutnya, pemerintah telah mengarahkan program business matching untuk membantu UMKM masuk ke negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik maupun gangguan logistik global. Beberapa kawasan yang menjadi target antara lain negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika.

Langkah ini diambil menyusul laporan dari asosiasi logistik yang menyebut biaya pengiriman meningkat signifikan akibat konflik, terutama karena perubahan rute pengiriman dan meningkatnya risiko pada jalur perdagangan tertentu.

“Negara-negara yang belum terdampak secara langsung masih banyak, terutama terkait logistik. Business matching kita arahkan ke negara-negara tersebut,” kata dia.

Ia menilai konflik geopolitik pada umumnya akan mengubah peta perdagangan global. Ketika rantai pasok global terganggu dan ekspor dari negara tertentu terhambat, kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi negara lain untuk mengisi kekosongan pasar.

“Ketika global supply chain terganggu, pasti ada ekspor yang terhambat, termasuk juga impor yang terhambat. Artinya ada pasar yang kosong karena tidak lagi disuplai oleh negara lain. Itu yang ingin kita manfaatkan,” ujarnya.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pemerintah memfokuskan program business matching pada UMKM karena sektor ini dinilai lebih mudah dan cepat menyesuaikan diri dengan pasar baru. Sejak Januari 2026, program tersebut disebut telah mencatatkan transaksi sekitar US$4 juta.

Di sisi lain, Kemendag juga mengantisipasi potensi gangguan terhadap industri yang bergantung pada bahan baku impor. Namun hingga saat ini pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat konflik tersebut.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Kamila Meilina

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...