Menteri PKP Targetkan Lonjakan Bedah Rumah BSPS Jakarta Jadi 10.000 Unit
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan peningkatan signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jakarta. Target renovasi rumah melalui program bedah rumah tersebut meningkat dari 158 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan lonjakan target itu menjadi tantangan besar bagi jajaran pegawai perumahan, terutama dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
“Kita siapkan luar biasa, dari 158 unit tahun lalu, tahun ini 10 ribu. Tantangannya sekarang alas haknya, banyak yang belum siap,” ujar dia saat meninjau meninjau lokasi BSPS di Jakarta, Jumat (12/6).
Selain peningkatan kapasitas pelaksanaan, pemerintah juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan. Ia menegaskan program perumahan harus berbasis data agar bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) adalah program bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki atau membangun rumah agar menjadi rumah layak huni.
Dalam praktiknya, BSPS lebih dikenal sebagai program bedah rumah. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan tujuan meningkatkan kualitas hunian dari sisi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan, termasuk berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Berdasarkan data, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Wilayah dengan jumlah tertinggi berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Jumlah rumah tidak layak huni tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain Jakarta Barat sekitar 262 ribu rumah, Jakarta Timur 178 ribu rumah, Jakarta Utara 175 ribu rumah, Jakarta Selatan 142 ribu rumah, Jakarta Pusat 61,5 ribu rumah, dan Kepulauan Seribu sekitar 5 ribu rumah.
Maruarar menyatakan percepatan program BSPS juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyelesaian administrasi dan kesiapan lahan maupun alas hak. Menurutnya, tantangan tersebut harus diselesaikan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat.
Anggaran Bedah Rumah 2027 Diusulkan Rp 57,29 Triliun
Sebelumnya, Maruarar mengusulkan alokasi Rp 57,29 triliun untuk BSBS pada tahun anggaran 2027, dengan target pembangunan 2 juta unit rumah.
Prioritas berikutnya meliputi rumah susun Rp 36,94 triliun untuk 50.500 unit (421 tower), rumah khusus Rp 8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi Rp 519,5 miliar untuk 375 hektare di 25 lokasi, serta bantuan PSU Rp 155,82 miliar untuk 10.550 unit. Total kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 sebesar Rp 106 triliun, dengan tambahan Rp 96,09 triliun di atas pagu indikatif Rp 9,91 triliun.
BSPS menyediakan dana pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membangun rumah secara swadaya dan gotong-royong. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) memilih toko atau penyedia bahan bangunan dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Seluruh tahapan mulai dari pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring diterapkan secara digital. Pada tahun 2026, kuota BSPS naik menjadi 400 ribu unit, meningkat signifikan dari 45 ribu unit pada tahun 2025, mencerminkan komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak.
Prioritas selanjutnya, Rumah Khusus sebesar Rp 8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 519,5 miliar untuk 375 hektare atau di 25 lokasi, dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp 155,82 miliar untuk 10.550 unit.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
