Menaker Ungkap Tiga Variabel Penentu UMP 2027

Tia Dwitiani Komalasari
17 November 2026, 11:10
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan paparan pada Konferensi Pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp26,34 triliun yang me
Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan paparan pada Konferensi Pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp26,34 triliun yang mencakup transportasi Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan mekanisme penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Menaker mengatakan dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” kata dia.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian (26 November 2026).

Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Antara

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...