Nasib Pekerja Usaha Kecil, Berpotensi Terima Gaji 50% dari Upah Minimum 2027
Meski upah minimum 2027 mulai berlaku pada 1 Januari mendatang, tidak semua pekerja akan menerima gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pemerintah memberikan kelonggaran bagi usaha mikro dan kecil untuk membayar pekerja berdasarkan kesepakatan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan melalui aturan pengupahan terbaru, pengusaha di sektor tersebut dapat membayar pekerja di bawah UMP atau UMK dengan besaran upah berdasarkan kesepakatan dan paling rendah 50% dari upah minimum yang berlaku.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11).
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027 yang ditetapkan oleh gubernur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kemudian penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:
- 21 November 2026: Batas akhir penetapan UMP
- 25 November 2026: Batas akhir penetapan UMK
- 26 November 2026: Batas akhir penetapan UMSP
- 30 November 2026: Batas akhir penetapan UMSK
Perhitungan Upah 2027
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan pedoman perhitungan upah minimum 2027. Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.
Yassierli mengatakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ia mengatakan ketiga aspek itu menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja atau buruh sekaligus keberlangsungan usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli.
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum untuk menghitung besaran upah minimum 2027. Formula tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penghitungan tersebut mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Pemerintah menetapkan nilai alfa dalam rentang 0,50 hingga 1 sebagai variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," ucap Yassierli.
Yassierli menyebut penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.
Ia mengatakan Dewan Pengupahan punya peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.
KHL 2026 Jadi Dasar Penghitungan Upah Minimum
Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri dari KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis. Ia menyebut penggunaan data KHL untuk memastikan upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.
“Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027," ujarnya.
Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.
Adapun untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Ia menyebut sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi.
Lalu ia mengatakan besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.
