LPG Selalu jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Jaringan Gas
Ringkasan
- Manajemen eFishery diduga berbohong soal keuntungan kepada investor. Laporan awal menunjukkan perusahaan merugi US$ 35,4 juta dan menggelapkan dana hampir US$ 600 juta selama Januari September 2024.
- Investigasi dimulai setelah ada pelaporan dari whistleblower tentang ketidakakuratan laporan keuangan. Pembukuan internal menunjukkan kerugian yang dipertahankan eFishery sekitar US$ 152 juta selama Januari November 2024.
- Jajaran direksi eFishery membebastugaskan sementara CEO dan Chief Product Officer setelah dugaan penyelewengan uang perusahaan, termasuk penggelembungan pendapatan.
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah dinilai perlu mengupayakan percepatan perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dalam jangka pendek, langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan LPG (elpiji) impor yang konsumsinya terus bertambah.
”Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi. Terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominya,” kata Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya, kepada wartawan, Kamis (13/2).
Secara realistis, Berly yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Jargas tidak akan langsung menggantikan eksistensi LPG. Akan tetapi penting untuk segera dijalankan peningkatan infrastrukturnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang bersumber dari impor.
Jargas bisa mengoptimalkan sumber energi gas bumi di dalam negeri sehingga positif secara jangka panjang. Sekalipun biaya investasi di awal untuk pembangunan infrastrukturnya tidak murah.
”Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya,” jelasnya.
Komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas supaya terjadi kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda). Perbedaan kebijakan di Pemda, menurutnya, kerap menjadi hambatan pembangun infrastruktur termasuk untuk energi.
”Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap LPG impor merupakan salah satu permasalahan utama di sektor energi. Sebab kemampuan produksi LPG di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun.
Selisih yang jumlahnya sangat besar itu kemudian diatasi melalui impor. ”Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun," ujarnya di Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.
Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi LPG itu. ”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.
Hal itu sejalan dengan upaya sebelumnya dimana Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional.
Jargas nantinya juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.
Hingga akhir 2024, menurut data ESDM, total Jargas telah mendekati 1 juta Sambungan Rumahtangga (SR). Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 820 ribu atau setara 84 ribu metrik ton LPG di antaranya dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga.
Selain itu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi arahan untuk mengurangi impor LPG melalui pengembangan propana (C3) dan butana (C4).
