Hubungan Memanas, Diplomat Tiongkok di AS Kini Wajib Lapor
Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali memanas, meski ada titik temu dalam negosiasi dagang antara kedua negara melalui kesepakatan fase satu yang rencananya akan diteken. AS baru saja mewajibkan para diplomat Tiongkok untuk memberi informasi kepada Departemen Luar Negeri saat melakukan pertemuan atau kunjungan di negara itu yang terkait dengan pejabat lokal hingga lembaga riset pendidikan.
Dikutip dari Reuters, pemerintah AS menyebut kebijakan ini merupakan langkah timbal balik atas perlakuan Tiongkok kepada diplomat AS selama ini. Selama ini, diplomat AS diwajibkan untuk melapor ke pemerintah Tiongkok saat melakukan kunjungan atau pertemuan dengan pejabat di negara itu, meski tak terkait dengan hubungan kedua negara terutama terkait perang dagang.
"Tindakan ini merupakan respons terhadap apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk membatasi interaksi yang bisa dilakukan diplomat AS di Tiongkok dengan para pemangku kepentingan Tiongkok," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
(Baca: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Bagaimana Prospek RI?)
Menurut pejabat tersebut, diplomat AS tidak hanya harus memberi tahu pemerintah di sana tentang pertemuan yang rencananya akan diadakan dengan orang-orang dan pejabat Tiongkok,tetapi harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
"Apa yang kami coba capai di sini adalah lebih dekat dengan situasi timbal balik, semoga dengan efek akhir yang diinginkan agar pemerintah Tiongkok memberikan akses yang lebih besar ke diplomat kami di Tiongkok," kata pejabat itu.
Dalam sebuah posting di Twitter, kedutaan besar Tiongkok di Washington mengatakan "pembatasan terbaru" terhadap diplomat Tiongkok melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
(Baca: Usai Pemilu, Kepercayaan Investor Merosot Akibat Lesunya Ekonomi Dunia)
"Sejauh ini, pihak Tiongkok tidak memiliki persyaratan serupa pada diplomat Amerika dan pejabat konsuler di Tiongkok," katanya menambahkan.
Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan tanggung jawab akan berada pada diplomat dan pejabat Tiongkok untuk memberi tahu Departemen Luar Negeri tentang rencana pertemuan mereka di Amerika Serikat.
Mereka tidak akan membahas konsekuensi bagi pejabat Tiongkok mana pun yang tidak mematuhi persyaratan baru, yang mulai berlaku pada Rabu (16/10).
