Pemerintah India Sensor Kritik Penanganan Covid-19 di Media Sosial
India telah meminta sejumlah platform media sosial untuk menyensor konten yang bernada kritik terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 pemerintah yang dianggap lemah. Twitter salah satu yang menerima permintaan tersebut dan telah menghapus sejumlah cuitan yang mengkritik pemerintah India.
“Twitter telah menahan beberapa cuitan atas permintaan pemerintah India,” kata juru bicara Twitter seperti dikutip dari Reuters pada Minggu (25/4).
Pemerintah India membuat perintah darurat untuk menyensor sejumlah cuitan berdasarkan permintaan legal tertanggal 23 April 2021. Undang-undang yang menjadi dasar permintaan tersebut adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan peraturan Twitter dan hukum setempat,” kata juru bicara tersebut.
Jika konten tersebut melanggar aturan Twitter, lanjut dia, konten tersebut akan dihapus. Namun jika konten tersebut tidak melanggar aturan Twitter namun dianggap ilegal di India, Twitter akan menyensor akses ke konten itu hanya di negara tersebut.
Menurut juru bicara itu, Twitter telah menginformasikan pemilik akun yang cuitannya terkena sensor atas permintaan hukum pemerintah India.
Beberapa cuitan yang disensor di antaranya dari anggota parlemen Revnath Reddy, menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, dan pembuat film Avinash Das.
Moloy Ghatak, misalnya, dalam cuitannya mengatakan bahwa, “India tidak akan pernah memaafkan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang telah meremehkan kondisi pandemi di negara ini dan membiarkan begitu banyak orang mati karena kesalahan manajemen”.
Ghatak juga mengkritik keputusan Modi yang mengekspor jutaan vaksin Covid-19 di saat India mengalami krisis kesehatan akibat penyakit tersebut.
