Omicron Meluas, Jepang akan Longgarkan Kedatangan WNA dan Karantina
Jepang akan mengeluarkan melonggarkan kebijakan pembatasan yang selama ini diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron. Sejak pandemi dua tahun terakhir Jepang menerapkan pembatasan yang paling ketat di antara negara-negara maju.
Reuters melaporkan, beberapa pelonggaran pembatasan di antaranya meningkatkan batas jumlah orang yang diizinkan memasuki Jepang menjadi 5.000 orang per hari dari 3.500 orang pada saat ini. Langkah pelonggaran yang lain kemungkinan akan mencakup memperpendek masa karantina dari seminggu menjadi tiga hari. Sebelumnya Jepang memberlakukan karantina dua minggu hingga pertengahan Januari 2022.
Pengurangan masa karantina nantinya tergantung berbagai faktor seperti tingkat risiko wabah virus corona di negara asal para pendatang, juga status vaksinasi mereka, termasuk suntikan dosis penguat (booster).
Jepang menetapkan 82 negara masuk dalam daftar "berisiko tinggi" dan mengharuskan tiga atau enam hari karantina wajib di hotel sebagai bagian dari pekan isolasi bagi banyak orang.
Kebijakan ketat Jepang ini membuat sekitar 150 ribu mahasiswa asing dilarang masuk, begitu juga dengan para pekerja. Pada akhir 2021, Jepang sempat melonggarkan aturan perbatasan, tapi kembali memperketat aturannya saat varian Omicron muncul di luar negeri.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru kontrol perbatasan dalam konferensi pers pada Kamis. Aturan perbatasan itu akan berlaku secara bertahap mulai Maret 2022, kata laporan media.
Kishida dan pemerintahannya menyatakan kontrol perbatasan yang ketat memberikan waktu bersiap bagi Jepang saat kasus varian Omicron melonjak di seluruh dunia. Namun, saat varian Omicron sekarang tersebar luas di Jepang, para pemimpin bisnis dan beberapa politisi menilai aturan tersebut sudah usang.
"Kalau kita melihat situasi keseluruhan sekarang, (kontrol perbatasan) itu tidak ada artinya; kita bisa terjangkit virus di mana saja. Tetapi sebagai hasil dari penerapan kontrol perbatasan itu, dia (Kishida) mendapat banyak dukungan publik," kata analis politik Atsuo Ito.
Pembatasan yang ketat ini dinilai berdampak buruk buat ekonomi Jepang. "Jika langkah kontrol perbatasan tidak diubah, hasilnya dalam jangka panjang adalah Jepang akan tertinggal dari negara-negara lain di dunia," lanjut Ito.
