PM Jepang Dukung Indonesia Jadi Anggota OECD
Membuat ringkasan dengan AI
Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mendukung upaya Indonesia memperoleh keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang saat ini beranggotakan 38 negara dari berbagai kawasan.
Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejak Jumat (10/1), PM Shigeru melawat ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi dan bertemu Presiden RI di Istana Kepresidenan Bogor.
"(Kami) sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional, termasuk aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," kata PM Ishiba, Sabtu (11/1)
Jepang, yang mendapatkan keanggotaan penuh pada 1964, merupakan anggota OECD ke-21 dan anggota OECD pertama dari kawasan Asia Pasifik.
OECD adalah sebuah organisasi antarnegara yang bertujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui kerja sama dan dialog kebijakan.
Di sisi lain, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS sejak Brasil mengumumkannya pada Senin (6/1). BRICS adalah blok ekonomi non-Barat yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dengan anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai Indonesia akan memiliki sejumlah tantangan dalam proses aksesi ke OECD setelah bergabung dengan BRICS.
"Ketegangan antara OECD dan BRICS, terutama antara Amerika Serikat dan BRICS, bisa menjadi penghalang bagi Indonesia untuk masuk ke OECD," ujar Faisal.
Kendati begitu, Faisal menyebut karakteristik dan kepentingan ekonomi Indonesia lebih sesuai dengan BRICS dibanding OECD, yang 87% di antaranya merupakan negara-negara maju.
Faisal juga menyebut dampak yang harus ditanggung Indonesia jika bergabung dengan OECD, seperti hilangnya fasilitas yang diberikan kepada negara berkembang.
Misalnya, Generalized System of Preferences (GSP), yang merupakan kebijakan pembebasan bea masuk untuk impor barang tertentu dari negara berkembang.
