Amerika Serikat Batasi Permintaan Ekspor yang Sensitif ke Cina
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak atau tidak mengambil tindakan atas seperempat permintaan ekspor barang ke Cina tahun lalu. Alasannya, menyetop penjualan barang yang dinilai dapat memajukan militerisasi Beijing.
Pada 2022, 5.064 permohonan izin ekspor dan ekspor ulang ke Cina ditinjau ketat oleh Amerika. “Sekitar 26% ditolak atau dikembalikan tanpa tindakan,” kata Asisten Sekretaris Departemen Perdagangan Thea Rozman Kendler dalam kesaksian tertulis untuk sidang Komite Perbankan Senat, Rabu (31/5).
"Kami mengidentifikasi teknologi Amerika yang sensitif yang akan memberikan keuntungan bagi musuh kami, mengembangkan kebijakan dan strategi untuk melindungi teknologi ini, dan meninjau permohonan izin yang diajukan oleh eksportir," dia menambahkan.
Asisten Menteri Perdagangan untuk Penegakan Ekspor Matthew Axelrod dalam kesaksian tertulis mengatakan, hampir 700 perusahaan Cina tunduk pada kontrol ekspor pemerintah yang dikenal sebagai ‘Daftar Entitas’.
“Lebih dari 200 telah ditambahkan sejak awal pemerintahan Joe Biden,” kata kesaksian Axelrod.
“Kami memanfaatkan penegakan administrasi dan kriminal, serta otoritas regulasi, untuk mengatasi pengalihan teknologi canggih seperti semikonduktor, mesin kelautan, serta prototipe satelit dan roket, yang mendukung upaya modernisasi militer Cina,” ujar dia.
Tujuannya, melawan modernisasi militer, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan aktivitas lain Cina yang bertentangan dengan keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri.
Namun kesaksian dari pejabat Departemen Keuangan Paul Rosen menyebutkan, rencana pemerintah Amerika membatasi ekspor barang tertentu, seperti teknologi sensitif, masih dalam diskusi.
"Keinginan kami yakni menghindari situasi investasi Amerika mendukung dan memajukan teknologi yang meningkatkan kemampuan militer atau intelijen di negara-negara yang menjadi perhatian, yang dapat merusak keamanan nasional dan menempatkan orang Amerika dalam risiko," kata kesaksiannya.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan pada Maret, pemerintahan Joe Biden mempertimbangkan program percontohan untuk mengatasi risiko investasi di Cina.
"Ada banyak dana pensiun AS yang diinvestasikan di Cina dan uang pensiun rakyat. Anda tentu tidak ingin melakukan apa pun yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan," kata Raimondo.
