Pertemuan Menlu ASEAN dengan Cina hingga AS Bahas Limbah Nuklir Jepang

Rencana Jepang membuang limbah nuklirnya ke lautan menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN dengan beberapa negara mitra seperti Cina hingga Amerika Serikat, Jumat (14/7). Badan khusus PBB yang mengurusi energi nuklir telah memberi lampu hijau untuk melepas nuklir bekas ke laut sebagai solusi atas limbah berbahaya dari bencana nuklir Fukushima.

"Dari delegasi membahasnya di ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asian Summit (EAS)," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Hotel Shangri-La, Jakarta.

ARF merupakan forum pertemuan menteri luar negeri ASEAN dengan beberapa menlu negara mitra seperti AS, Cina, Pakistan hingga Korea Utara. Total peserta forum ARF ada 17 negara mitra. Sementara EAS beranggotakan ASEAN dan delapan negara utama di kawasan Indo-Pasifik seperti AS, Cina, Inggris hingga Selandia Baru dan Australia.

Pertemuan ARF dan EAS digelar pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut berbarengan dengan Pertemuan Menlu ASEAN atau AMM serta Post Ministerial Conference atau PMC ke-56 yang juga berlangsung pada pekan ini.

Meski Retno mengonfirmasi isu limbah nuklir turut dibahas dalam pertemuan. Namun ia tak memberikan rincian terkait arah pembicaraan negara-negara tersebut.

Mengutip CNN Internasional, badan PBB yang mengawasi nuklir atau IAEI belum lama ini menyebut rencana Jepang melarungkan cairan radioaktif limbah bencana nuklir Fukushima ke laut sebagai langkah yang aman. Selain itu, tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk menangani limbah yang muncul beberapa tahun lalu itu.

Pembuangan limbah ke laut itu rencananya dimulai pada musim panas ini. Pihak berwenang Jepang dan IAEA bersikeras bahwa rencana tersebut mengikuti standar keamanan internasional. Rencananya air pertama tama akan diolah untuk menghilangkan polutan yang paling berbahaya, dan dilepaskan secara bertahap selama bertahun-tahun.

Namun, bagaimanapun rencana ini telah menimbulkan kekhawatiran beberapa negara terutama yang bertetangga dengan Jepang seperti Cina dan Korsel. Bea Cukai Cina akan tetap memblokir impor pangan dari 10 prefektur Jepang untuk memastikan keamanan makanan tidak mengandung bahan berbahaya.

Meskipun ia memaklumi kekhawatiran tersebut, IAEI yakin dengan hasil rekomendasi yang mereka keluarkan. "Kami telah melihat kebijakan dasar ini selama lebih dari dua tahun. Kami telah menilainya dengan standar paling ketat yang ada. Kami cukup yakin dengan apa yang kami katakan, dan skema yang telah kami usulkan," kata Direktur Jenderal IAEI Rafael Grossi dalam pernyataanya akhir pekan lalu.