Jokowi Kritik Negara Maju: Pendanaan Transisi Energi Hanya Retorika
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan komitmen pendanaan dari negara maju untuk percepatan transisi ekonomi yang menggunakan energi rendah karbon masih sebatas retorika. Hal itu diungkapkan Kepala Negara dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di New Delhi, India, Sabtu (9/9).
“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik pendanaan iklim US$ 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” kata Jokowi
Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, di hadapan para pemimpin G20, Jokowi menekankan percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal,” ujarnya.
Menurut Jokowi, pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas hingga saat ini.
Kepala Negara menegaskan negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
Selain itu, kata Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Jokowi.
Karena itu, Presiden menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” kata Presiden.
