RI Berperan Memobilisasi Dukungan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Sebanyak 153 negara mendukung Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut agar segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Resolusi "Protections of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations" itu disepakati pada pertemuan Emergency Special Session ke-10 Majelis Umum PBB di New York, pada Selasa (12/12).
Indonesia berperan penting dalam menggalang dukungan dari sebelas negara dari berbagai kawasan. Negara-negara itu adalah Afrika Selatan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Maldives, Namibia, Timor Leste, Turki, dan Thailand. Indonesia dan negara-negara tersebut kemudian menyampaikan joint letter kepada Presiden Majelis Umum PBB yang berisi dukungan terhadap permintaan Kelompok Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) agar MU PBB segera menggelar sidang Emergency Special Session itu.
"Sejak berakhirnya humanitarian pause di Gaza pada 1 Desember lalu, situasi kemanusiaan semakin memburuk. Korban jiwa mencapai lebih dari 18.000 orang, di mana 70% merupakan anak-anak," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12).
Data menunjukkan, setiap 10 menit terdapat satu anak yang menjadi korban jiwa. Situasi ini dan kekhawatiran terhadap korban yang terus bertambah, serta kondisi sistem kesehatan dan kemanusiaan yang nyaris kolaps di Gaza, telah disampaikan banyak pihak dalam beberapa minggu terakhir. Termasuk, Sekjen PBB dan Komisaris Jenderal United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
"Tujuan kita di sini hanya satu, menyelamatkan nyawa manusia," ujar Presiden MU PBB Denis Francis dalam pembukaan Sidang Emergency Special Session ke-10 tersebut.
Resolusi yang diajukan Mesir atas nama Kelompok Arab dan OKI di sidang ESS ke-10 itu meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera, dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Indonesia bersama 104 negara lainnya turut menjadi co-sponsor atas resolusi tersebut.
Tekanan Politik terhadap Israel Makin Kuat
Pada 8 Desember lalu, resolusi serupa diajukan di Dewan Keamanan PBB. Walaupun mendapatkan dukungan 13 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi itu kandas karena diveto oleh Amerika Serikat.
Menlu Retno bersama tujuh menteri luar negeri OKI melakukan shuttle diplomacy ke negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis untuk menggalang dukungan agar segera dilakukan gencatan senjata di Gaza.
Resolusi MU PBB merupakan pernyataan politis negara-negara anggota PBB terhadap suatu isu atau permasalahan yang menjadi kekhawatiran internasional. Jumlah negara yang menjadi co-sponsor resolusi agar gencatan senjata di Gaza dilakukan mencapai 104 negara sedangkan dukungan dari negara anggota mencapai 153 negara.
Hal ini menunjukkan tingginya tekanan politik dari berbagai negara agar Israel segera menghentikan serangannya di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sudah memberikan peringatan keras kepada Israel.
Biden menyebut Israel kehilangan dukungan dari negara-negara lain karena serangan bom yang bertubi-tubi ke Gaza. Biden mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus segera berubah atau Israel akan dikucilkan oleh negara-negara lain.
