Pangkas Birokrasi Investasi, Vietnam Kurangi Jumlah Kementerian

Vietnam yang dipimpin oleh Partai Komunis merencanakan reformasi birokrasi yang paling berani dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah memangkas jumlah kementerian, lembaga, dan lembaga penyiaran untuk mengurangi hambatan birokrasi. Namun, para pejabat dan investor khawatir reformasi birokrasi ini berisiko menimbulkan kelumpuhan dalam jangka pendek.

Menurut dokumen Partai Komunis yang dilihat oleh Reuters dan laporan dari media lokal, di bawah rencana tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi pemerintah akan termasuk di antara badan-badan yang akan dihapuskan. Proposal ini masih dalam tahap awal dan dapat berubah pada saat pemungutan suara di parlemen pada Februari mendatang.

Belum ada angka yang beredar mengenai jumlah pekerjaan yang dapat dipangkas, tetapi ribuan pegawai negeri kemungkinan besar akan terkena dampaknya, berdasarkan besarnya pemangkasan yang dibayangkan dalam dokumen-dokumen tersebut.

Vietnam, sebuah pusat industri Asia Tenggara, sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur yang mendorong perekonomian yang berorientasi ekspor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ketidakpuasan para investor semakin meningkat karena penundaan persetujuan proyek dan reformasi regulasi yang diperparah oleh kampanye anti-korupsi yang meluas.

Menanggapi kritik tersebut, pemimpin Partai Komunis Vietnam yang baru, To Lam, bulan ini meluncurkan perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara. Reformasi ini dilakukan setelah ia ditunjuk untuk menduduki jabatan paling berkuasa di negara itu.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak membalas permintaan komentar dari Reuters mengenai rencana ini. Langkah berani ini dilakukan sekitar setahun sebelum Kongres Partai Komunis pada awal 2026 yang akan memutuskan apakah akan mengukuhkan Lam dalam jabatannya.

Rencana Partai Komunis memangkas birokrasi Vietnam ini juga bertepatan dengan langkah-langkah pemangkasan biaya pemerintah pasca pandemi yang serupa di seluruh dunia, termasuk oleh Presiden Argentina yang berhaluan liberal, Javier Milei, dan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Di antara langkah-langkah yang direncanakan Partai Komunis, Kementerian Investasi yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

"Untuk sementara waktu investor mungkin akan mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibentuk dan debu dari penggabungan pemerintahan tingkat atas ini mengendap,” ujar Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, kepada Reuters. Namun, dalam jangka panjang Vietnam bisa menjadi tujuan investasi yang lebih ramah terhadap investor jika reformasi dijalankan secara efektif.

Investor Khawatirkan Dampak Negatif dalam Jangka Pendek

Sembilan investor, diplomat, dan pejabat yang diwawancarai oleh Reuters memiliki penilaian yang sama. Banyak dari mereka yang mengantisipasi penundaan administratif baru dalam jangka pendek.

“Perkirakan kelumpuhan akan menjadi hal yang normal untuk sementara waktu,” ujar seorang diplomat yang tinggal di Hanoi, yang juga berspekulasi bahwa reformasi ini mungkin juga merupakan upaya Lam untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Dua investor asing berharap reformasi ini akan membawa prosedur-prosedur yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk bisnis, meskipun kemungkinan akan memperlambat persetujuan proyek selama beberapa bulan. Mereka menolak untuk diidentifikasi agar dapat berbicara lebih bebas.

Duta Besar Australia di Hanoi, Andrew Goledzinowski, menyamakan fase saat ini dengan reformasi ekonomi Vietnam pada tahun 1980-an. Reformasi pada saat itu mengubah negara Komunis yang dilanda perang itu menjadi negara perdagangan utama dalam beberapa dekade berikutnya.

“Era Baru Vietnam sedang memasuki masa kritis ketika para investor mencari tempat yang aman dalam fase proteksionisme yang semakin meningkat. Uang itu seperti air, ketika diblokir, uang akan mengalir ke tempat lain," tulis Goledzinowski dalam sebuah unggahan di media sosial.

Penurunan PPN

Sebelumnya, Vietnam juga mengambil langkah berani untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8%. Perpanjangan penurunan tarif PPN itu berlaku hingga 30 Juni 2025.

Vietnam telah menerapkan pemangkasan PPN sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis, serta mendorong konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VN 51,4 triliun (Rp 32,92 triliun). Berkat kebijakan tersebut, total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 19,8% pada 2022.

Penurunan tarif PPN ini berlanjut pada 2023 dan 2024 setelah Parlemen Vietnam memperpanjang periode insentif ini setiap enam bulan. Menurut Vietnam News, penurunan tarif PPN ini tidak berlaku untuk penjualan properti, surat berharga, transaksi perbankan, telekomunikasi, teknologi dan informasi, asuransi, produk pertambangan, produk turunan minyak bumi, bahan kimian, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.