Langkah-Langkah Senyap Diplomasi Pakistan Mediasi Gencatan Senjata AS dan Iran

Pakistan menjadi pihak utama yang mendorong Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara setelah Teheran dan Washington terlibat perang hampir enam minggu lamanya.

Pembicaraan jalur belakang yang dipimpin Pakistan mencapai hasil final kurang dari 90 menit tersisa sebelum tenggat waktu Presiden AS Donald Trump untuk menggempur habis Iran pada Selasa (7/4) malam.

Trump turut menyampaikan kesepakatan gencatan senjata melalui platform media sosialnya, Truth Social. Pernyataan Trump itu kemudian ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang juga mengonfirmasi tercapainya gencatan senjata sementara via media sosial X.

Dilansir dari laporan Al Jazeera pada Rabu (8/4), ada sejumlah hal yang terjadi di luar fakta tercapainya gencatan senjata itu. Trump mengklaim Iran akan mengizinkan transit pelayaran tanpa hambatan melalui Selat Hormuz. Sementara Araghchi mengatakan, pelayaran di jalur tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan Angkatan Bersenjata Iran.

Pertanyaan lanjutan lainnya ikut bermunculan, seperti apakah Lebanon juga termasuk sebagai pihak dalam gencatan senjata? Apakah AS setuju Iran melanjutkan pengayaan uranium? Dan, apakah Trump menyetujui daftar tuntutan Iran yang berisi 10 poin atau hanya menerimanya sebagai bahan awal pembicaraan?

Namun, ada satu benang merah yang mengikat pernyataan Trump dan Araghchi, yakni adanya pengakuan atas peran sentral Pakistan sebagai mediator yang berhasil meyakinkan negara-negara yang saling tidak percaya untuk kembali ke meja perundingan.

Al Jazeera menuliskan, Trump menyetujui gencatan senjata setelah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Kedua pejabat tinggi Islamabad itu meminta Trump menahan serangan ke Iran pada Selasa (7/4), malam.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyampaikan terima kasih kepada PM Sharif dan Munir atas upaya mengakhiri perang. Araghchi juga menyebut Iran menerima gencatan senjata atas permintaan Sharif. “Atas nama Republik Islam Iran, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara kami," ujarnya.

PM Pakistan Shehbaz Sharif pun mengunggah pernyataan 90 menit kemudian dan menegaskan gencatan senjata sebagai capaian diplomatik besar Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengumumkan Iran dan AS menyepakati gencatan senjata segera. Sharif juga mengundang kedua pihak ke Ibu Kota Pakistan, Islamabad, untuk melanjutkan negosiasi.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, bersama sekutu mereka, telah menyetujui gencatan senjata segera di semua wilayah termasuk Lebanon dan lainnya, BERLAKU SEGERA,” tulis Sharif.

Sharif telah berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (8/4). Sementara negosiasi dijadwalkan dimulai Jumat (10/8) di Islamabad dengan delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden, JD Vance.

Perang antara AS dan Iran meletus sejak 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Konflik bersenjata itu telah menewaskan lebih dari dua ribu orang dan mengganggu pasokan minyak global.

Langkah awal Diplomasi Pakistan

Pakistan mulai terlibat diplomasi tak lama setelah serangan awal AS-Israel terhadap Iran. Saat serangan pertama menghantam Teheran, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, yang berada di Arab Saudi segera mengeluarkan pernyataan dan menelepon Menlu Iran Araghchi untuk menyampaikan solidaritas.

“Pakistan siap memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran di Islamabad,” kata Dar saat berbicara di Senat Pakistan pada 3 Maret lalu.

Saat itu terjadi protes besar di Pakistan. Demonstran di Karachi menewaskan sedikitnya 10 orang saat mencoba menyerbu konsulat AS pada 1 Maret lalu.

Komunitas Syiah Pakistan memantau situasi di tengah meningkatnya ketegangan sektarian. Menanggapi hal itu, Asim Munir memanggil ulama Syiah ke Rawalpindi dan memperingatkan bahwa kekerasan tidak akan ditoleransi.

Pada saat yang sama, Islamabad menghadapi berbagai tekanan, termasuk konflik terbuka dengan Taliban Afghanistan. Pakistan juga menghadapi kenaikan biaya bahan bakar akibat gangguan di Selat Hormuz serta kekhawatiran terhadap remitansi pekerjanya di negara-negara Teluk.

Pada 12 Maret, Sharif bersama Munir bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), di Jeddah untuk menyatakan solidaritas dan mendesak penahanan diri atas meningkatnya serangan Iran di negara-negara Teluk.

Pakistan harus menjaga pakta pertahanan dengan Arab Saudi tanpa terseret ke konfrontasi langsung dengan Iran, tetangga yang berbatasan hampir 1.000 km.

Direktur Elsekutif Sanober Institute, Qamar Cheema mengatakan  kecaman awal Pakistan terhadap serangan AS-Israel sangat krusial. Ia menilai langkah Islamabad itu mampu membangun kepercayaan Iran dan memperkuat peran Pakistan sebagai pembawa damai global.

Mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) dan AS, Masood Khan mengatakan, aktor-aktor regional menginginkan keandalan, ketidakberpihakan, konsistensi, penahanan diri, dan hasil nyata.

“Kami memenuhi semua kriteria itu. Kami tidak mencari keuntungan oportunistik. Kami mendapatkan kepercayaan mereka," ujarnya.

Perang Meningkat, Diplomasi Diperdalam

Di tengah proses diplomasi Pakistan, Serangan udara Israel pada 16–17 Maret menewaskan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani. Sehari setelahnya, jet Israel menyerang South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 70% produksi gas Iran.

Serangan itu memicu balasan Iran terhadap infrastruktur energi di negara-negara Teluk dan mendorong lonjakan harga minyak dan gas. Di tengah situasi tersebut, Ishaq Dar tiba di Riyadh pada 18 Maret untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri yang diselenggarakan Arab Saudi.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan Israel, meski Turki dan Pakistan menolak bahasa yang terlalu keras agar tidak merusak kredibilitas di mata Teheran. Di Riyadh, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga membentuk mekanisme kuadrilateral.

Profesor hubungan internasional Universitas Ankara, Betul Dogan-Akkas, menilai format ini muncul akibat perpecahan diplomasi di negara-negara Teluk, dengan sebagian negara seperti Uni Emirat Arab mulai kehilangan kesabaran terhadap Iran, sementara yang lain masih mendorong deeskalasi.

Ia menambahkan, perbedaan di dalam Gulf Cooperation Council (GCC) mendorong kebutuhan akan aktor seperti Pakistan yang memiliki hubungan dengan kedua pihak sehingga berperan sebagai mediator.

Pada 22–23 Maret, pejabat mengonfirmasi Asim Munir berbicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump yang saat itu mengumumkan jeda lima hari serangan terhadap infrastruktur energi Iran sebagai sinyal keterbukaan diplomasi.

Pada 23 Maret, Pakistan secara resmi menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan, yang kemudian ditegaskan PM Sharif melalui platform X. Reaksi itu memicu beragam tanggapan. Sejumlah laporan menyebut pembicaraan akan digelar di Islamabad, sementara Iran membantah negosiasi. Adapun Gedung Putih meredam spekulasi.

Pada 26 Maret, Ishaq Dar, mengonfirmasi AS menyampaikan proposal 15 poin kepada Iran melalui Pakistan yang mencakup isu nuklir, pembatasan rudal, dan pembukaan Selat Hormuz.

Teheran menolak proposal itu dan mengajukan tawaran tandingan 10 poin, termasuk penghentian permusuhan, pencabutan sanksi, reparasi, pengakuan kedaulatan selat, dan penarikan pasukan AS. Meski posisi masih berjauhan, kedua proposal yang disalurkan melalui Islamabad menegaskan peran sentral Pakistan.

Menuju Gencatan Senjata

Pada Minggu Paskah (5/4), ketegangan mencapai puncak saat Presiden AS Donald Trump mengancam menghancurkan infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka. Di balik layar, Pakistan meningkatkan upaya diplomasi.

Pakistan mengajukan proposal gencatan senjata dua tahap sehari setelahnya. Namun, Trump awalnya menolak dan menetapkan tenggat. Asim Munir kemudian terus berkomunikasi dengan kedua pihak hingga jam-jam terakhir hingga terobosan muncul setelah seruan publik PM Sharif.

Dampaknya langsung terasa, harga minyak turun 16%, Selat Hormuz bersiap dibuka kembali, dan Islamabad menjadi pusat aktivitas diplomatik.

Selanjutnya Apa?

Gencatan senjata yang terjadi antara AS dan Iran masih bersifat sementara, bukan kesepakatan damai. Iran menyebutnya kemenangan, namun tetap meningkatkan kesiapan militer.

Perbedaan utama masih belum terselesaikan, termasuk status Lebanon. PM Sharif menyebut Lebanon masuk dalam kesepakatan, tetapi Israel membantah dan serangan masih berlanjut di wilayah itu.

Meski demikian, analis menilai peran Pakistan menandai perubahan besar karena negara itu kini berada di pusat diplomasi global, setelah sebelumnya tidak terlibat dalam Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

Seorang analis menyebut ini sebagai pertama kalinya Pakistan memediasi konflik aktif antara dua pihak yang berkonflik di tengah eskalasi militer tanpa kontak langsung.

Sejumlah pihak masih meragukan peran Pakistan sebagai mediator. Pasalnya, Islamabad belum memiliki sejarah panjang sebagai mediator dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Kuwait, Oman, atau Qatar.

Kendati demikian, Washington dan Teheran cepat memberi pengakuan. Mantan Duta Besar Pakistan untuk PPB dan AS, Masood Khan, menilai Pakistan telah mencatat pencapaian penting meski hasil akhir masih bergantung pada proses lanjutan.

“Kami tidak ingin melihat kawasan kaya dunia Muslim hancur atau dunia terseret ke perang yang lebih luas," ujarnya.

“Keberhasilan akhir akan bergantung pada proses ke depan, tetapi bahkan pada tahap awal ini, Pakistan telah mengukir tempatnya dalam sejarah diplomasi dunia.”