Trump Janji Bagikan US$ 5.000 ke Pemilih, Jadi Polemik di Partai Republik

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan “dividen” sebesar US$5.000 atau Rp 88 juta (kurs Rp 17.612 per US$) kepada setiap warga dewasa jika Partai Republik mampu mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilihan sela November mendatang. Janji tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya di konvensi Partai Republik di Dallas, AS, Rabu (9/9).

Namun hingga sehari setelah pengumuman, pemerintah AS belum memiliki rincian mengenai mekanisme maupun sumber pendanaan pembayaran yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari US$1 triliun.

Menurut laporan CNN, Trump menyiratkan dana yang akan dibagi-bagikan tersebut dapat berasal dari penerimaan tarif atas barang impor. Sebelumnya, ia juga beberapa kali mengusulkan pembagian “dividen” kepada warga AS yang bersumber dari pendapatan tarif atau penghematan pemerintah. Namun, belum ada satu pun dari skema tersebut yang terealisasi.

Kali ini, Trump mengaitkan langsung pembayaran US$5.000 dengan hasil pemilu. Artinya, warga AS akan menerima dividen tersebut jika Partai Republik tetap menguasai Kongres dan Senat.

Janji itu muncul ketika pemerintahan Trump tengah berupaya meyakinkan pemilih bahwa kebijakan ekonominya membawa manfaat bagi masyarakat. Trump berulang kali menggambarkan kondisi ekonomi AS sebagai periode yang sangat sukses.

Dalam pidatonya, Trump juga menepis kekhawatiran mengenai keterjangkauan biaya hidup yang selama berbulan-bulan menjadi salah satu persoalan utama bagi pemilih. Namun, harga energi dan sejumlah kebutuhan masih menekan rumah tangga AS.

Harga minyak acuan global dan AS bahkan telah menembus US$100 per barel di tengah perang dengan Iran. Harga rata-rata solar di AS mencapai rekor US$5,98 per galon pada Kamis (10/9).

Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan Trump dalam beberapa pekan terakhir semakin sering menyoroti kebijakan yang diklaim dapat menekan biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk harga daging sapi dan sejumlah obat.

Tarif Trump hanya memberikan sedikit penjelasan mengenai sumber dana dividen tersebut. Gedung Putih kemudian menerbitkan lembar fakta yang menggambarkan pembayaran US$5.000 sebagai bagian dari keberhasilan ekonomi pemerintahan Trump, tetapi tidak secara rinci menjelaskan bagaimana pemerintah akan membiayainya.

Penerimaan Tarif Tak Cukup untuk Bayar Janji Trump

Gedung Putih menyatakan kepemimpinan Trump telah mengubah batas mengenai apa yang dianggap mungkin dilakukan pemerintah AS. Namun, rencana tersebut tetap membutuhkan perhitungan fiskal dan, menurut sejumlah anggota parlemen, kemungkinan masih memerlukan persetujuan Kongres. 

Masalahnya, penerimaan tarif diperkirakan tidak cukup untuk membiayai seluruh pembayaran.

Tax Foundation memperkirakan tarif baru pada 2027 hanya menghasilkan penerimaan sekitar sepersepuluh dari biaya yang dibutuhkan untuk membayar dividen tersebut. “Pembayaran dividen yang dibiayai defisit sebesar ini akan memberi sinyal kepada pasar bahwa AS tidak serius dalam menata keuangan negaranya," kata ekonom senior Tax Foundation Erica York, seperti dikutip CNN, Jumat (11/9).

Menurut dia, pembayaran yang dibiayai utang dapat meningkatkan tekanan inflasi dan suku bunga. Kondisi tersebut justru berpotensi memperbesar persoalan biaya hidup yang ingin ditangani Trump.

Selain itu, pemerintah federal AS diperkirakan sudah menghadapi defisit hampir US$1,9 triliun pada tahun fiskal 2027. Utang federal juga telah mencapai sekitar US$40 triliun pada pertengahan Agustus 2026.

Janji Politik Trump Jadi Polemik di Partai Republik

Besarnya kebutuhan dana membuat sejumlah ekonom dan anggota Partai Republik mempertanyakan kelayakan program tersebut. Stephen Moore, penasihat ekonomi eksternal Trump., menilai pemberian cek tunai bukan cara yang tepat untuk mendorong perekonomian.

Menurut Moore, dana sebesar itu akan lebih efektif digunakan untuk memangkas pajak penghasilan atau pajak gaji sehingga memberikan insentif ekonomi secara lebih langsung.

Kritik juga datang dari Joe Lonsdale, donor Partai Republik yang dekat dengan Donald Trump Jr. Menurutnya janji tersebut merupakan bentuk “roti dan sirkus” untuk memenangkan pemilu. 

Persoalan lainnya adalah waktu pengumuman. Trump menyampaikan janji tersebut ketika Partai Republik tengah bersiap menghadapi pemilihan sela November 2026. Agar pembayaran uang itu bisa terlaksana, Partai Republik harus mempertahankan kendali atas Kongres dan Senat AS. 

Sejumlah anggota parlemen memang langsung mendukung gagasan tersebut. Senator Bernie Moreno dari Ohio mengatakan akan menyiapakan rancangan undang-undang untuk mengakomodasi janji tersebut setelah pemilu sela pada November mendatang. 

Namun, pimpinan Partai Republik belum membahas proposal tersebut secara serius. Nilai pembayaran "dividen" yang dijanjikan sangat besar, lebih dari US$1 triliun atau lebih dari separuh total belanja diskresioner pemerintah AS pada tahun fiskal 2025.

Mantan Juru Bicara Kongres dari Partai Republik Newt Gingrich mengatakan Trump memang pernah membahas kemungkinan membagikan pendapatan dari tarif dagang kepada masyarakat. Namun, ia tetap terkejut dengan pengumuman Trump tersebut. 

“Bahaya yang dihadapinya adalah bahwa dengan cara dia mengumumkannya, hal ini akan terdengar seperti tipu muslihat,” kata Gingrich.
Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan “dividen DOGE” sebesar US$5.000 dikaitkan dengan penghematan dari pemangkasan tenaga kerja pemerintah federal.

Baru-baru ini, ia juga menjanjikan cek US$2.000 yang berasal dari penerimaan tarif. Kedua rencana tersebut belum terealisasi.

Karena itu, janji terbaru Trump menghadirkan persoalan yang lebih besar dari sekadar kemampuan pemerintah membayar US$5.000 kepada setiap warga. Dividen tersebut dipromosikan sebagai hasil dari keberhasilan ekonomi dan penerimaan tarif pemerintahan Trump. Namun, manfaatnya baru dijanjikan terwujud jika pemilih mempertahankan Partai Republik di Kongres AS.