Anggaran Turun, Menteri Susi Minta Peserta Tender Tak Korupsi

Ia mengingatkan supaya para pejabat KKP tidak menerima gratifikasi sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara transparan. Menurutnya, sekitar 70% anggaran akan digunakan untuk pelayanan publik dengan pengadaan barang dan jasa.

Susi juga akan mengarahkan anggaran untuk proyek-proyek padat karya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nantinya, saya ingin hasilnya bisa mempekerjakan minimal 500 orang, kepastiannya bisa dengan pendokumentasian yang tepat sehingga masyarakat bisa melihat," katanya.

Menurut Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendy Hardijanto, sosialisasi yang dilakukan lebih dulu dilakukan untuk percepatan realisasi program KKP. "Ini sesuatu yang baru pada tahun 2018, kami mulai perencanaan, term of references, dan dokumen tender di tahun yang sama," jelas Rifky.

(Baca juga: Indonesia dan Timor Leste Kerja Sama Tangkap Kapal Ilegal Tiongkok)

Ia mengungkapkan, kebiasaan yang terjadi mengakibatkan keterlambatan kesepakatan tender hingga tengah tahun. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan selama 2 hari dianggap bakal mengejar target pembangunan di awal tahun.