Transshipment Dilarang, Tangkapan Tuna Berkurang 50%

Sehingga, targetnya adalah mencapai penangkapan ikan tingkat 1 untuk memberikan tambahan pendapatan kepada nelayan. "Daripada mengejar volume, lebih baik mengejar grade," kata Rifky.

(Baca: Jepang Bangun Fasilitas Perikanan di Enam Pulau Luar Indonesia)

Pelatihan juga bakal memberikan nelayan pengetahuan untuk menangkap, kontrol setelah melakukan penangkapan, proses distribusinya supaya hasil tangkapan ikan tidak rusak. Selain itu, Rifky juga menekankan sistem logistik dan cold storage harus bisa menjamin bahwa tuna yang ditangkap kualitasnya tidak menurun.

Menurutnya, pemerintah sedang membentuk infrastruktur untuk pengelolaan tuna. Contohnya, inisiasi proses perdagangan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Perindo dan Perinus.

Prioritas KKP nelayan kecil karena pemerntah tidak bisa melakukan semua hal secara bersama-sama. "Saat ini, prioritas kita nelayan kecil karena berdampak langsung kepada masyarakat," tutur Rifky.

Ia mengaku pengelolaan kapal besar bakal diberikan kepada swasta. Pemerintah akan melakukan investasi di kapal besar tetapi tujuannya hanya sekadar memberi contoh, bukan kebutuhan komersial.

(Baca juga:  Pemerintah Tetapkan Bunga Kredit Rakyat Turun Jadi 7% pada 2018)

Penyebabnya, kapal besar memicu transshipment terjadi karena daya jelajah laut yang lebih luas. "Potensi bocornya transshipment besar yang berarti kerugian negara," kata Rifky.