Imbauan Tak Manjur, Jokowi Minta Warga Mudik ke Daerah Ditindak Tegas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, perlu ada langkah yang lebih tegas mencegah orang-orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pulang ke kampung halamannya masing-masing alias mudik.
Pertimbangan perlunya langkah tegas karenaJokowi melihat, masih banyak orang di wilayah Jabodetabek yang mudik, meski sudah ada imbauan. Ia mencatat, ada lebih dari 14 ribu orang yang pergi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur dalam delapan hari terakhir.
Ini baru menghitung pemudik yang menggunakan 876 armada bus antar provinsi, belum menghitung pemudik yang menggunakan moda transportasi massal lainnya, seperti seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat.
"Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, lewat video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).
Menurut Jokowi, penyebaran virus corona akan semakin luas jika tak ada langkah tegas mencegah orang-orang di wilayah Jabodetabek pulang ke kampung halamannya.
Kekhawatiran Jokowi ini tentu tidak berlebihan, sebab hingga Minggu (29/3) saja, total kasus positif corona sudah mencapai 1.285 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 114 pasien positif corona meninggal dunia. Sementara itu, 64 orang telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona.
"Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini," kata Jokowi.
(Baca: Kasus Virus Corona Terus Bertambah, Jangan Mudik (Memang) Lebih Baik)
Jokowi menilai, percepatan arus mudik saat ini tidak terjadi karena faktor budaya. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun drastis atau bahkan hilang.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kebijakan program jaring pengaman sosial (social safety net) segera diterapkan, untuk memberi perlindungan sosial bagi pekerja informal dan pelaku UMKM.
"Betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi, khususnya kepada masyarakat yang terdampak. Sebab, sebagian besar yang mudik adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta.
Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi menambahkan, kajian juga bakal difokuskan pada kesiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan. Kajian ini, dikatakan Jodi, diharapkan selesai dalam 2 hari dan Presiden kemudian akan memutuskan.
Bagi orang-orang dari wilayah Jabodetabek yang sudah terlanjur mudik, Jokowi meminta para kepala daerah meningkatan pengawasan di wilayah masing-masing. Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara terstruktur.
Ia mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah penyaringan secara berlebihan bagi para pemudik yang terlanjur pulang kampung.
"Terapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga bisa memastikan kesehatan para pemudik betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," kata Jokowi.
(Baca: Cegah Penyebaran Virus Corona, 100 Media Kampanyekan “Jangan Mudik”)
