Pemerintah Diminta Batasi Investasi Tiongkok Terkait Kekerasan Uighur

Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution - Antara
18 Desember 2019, 14:35
uighur, tiongkok, batasi pinjaman tiongkok
Katadata/Metta Dharmasaputra
Suasana di Xinjiang International Grand Bazaar, Urumqi, Xinjiang, Tiongkok. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta RI mengambil sikap tegas lantaran persoalan di Xinjiang ini telah menjadi isu internasional.

Pemerintah diminta bersuara lantang terhadap kabar kekerasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap suku Uighur. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta RI mengambil sikap tegas lantaran persoalan di Xinjiang ini telah menjadi isu internasional.

Hikmahanto menjelaskan pemerintah dapat menunjukkan protes dengan membatasi hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Contohnya membatasi pinjaman dan investasi dari Negeri Panda tersebut.

Advertisement

“Mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi pemerintah dan pelaku usaha Tiongkok,” kata Hikmahanto dalam keterangan resmi, Rabu (18/12).

(Baca: Uighur Jadi Target Peretasan, Manfaatkan Kelemahan Iphone)

Selain itu pemerintah perlu menggandeng Gerakan Non Blok (GNB) untuk menekan Tiongkok agar menghentikan kekerasan terhadap minoritas Uighur. Hikmahanto juga menyarankan persoalan ini dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Meminta adanya sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya,” kata Hikmahanto.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement