KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 63,8 Triliun Sepanjang 2016-2019
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 63,8 triliun sepanjang 2016-2019. Ini dilakukan komisi antirasuah lewat fungsi pemantauan dan pencegahan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan fungsi pemantauan (monitoring) dilaksanakan dengan berbagai kajian studi, pengukuran, pengembangan, dan tindak lanjut. Potensi kerugian negara berasal dari beberapa sektor yang terkait kepentingan banyak.
“Misalnya sektor kesehatan, sumber daya alam, dan pangan,” kata Agus saat paparan kinerja KPK di Jakarta, Selasa (17/12).
(Baca: KPK Ciduk 327 Tersangka dari 87 OTT Sepanjang 2016 hingga 2019)
Agus mengatakan KPK telah mengkaji potensi kerugian negara dalam sektor kesehatan dengan total nilai mencapai Rp 18,1 triliun. Salah satu faktornya adalah belum optimalnya fungsi e-katalog.
KPK juga meminta rumah sakit pemerintah dan swasta yang menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional menyampaikan rencana kebutuhan obat guna menyelamatkan kerugian negara.
“Mendorong penyelesaian tunggakan iuran wajib JKN dengan mengeluarkan surat kepada Pemda,” kata Agus.
Terkait sumber daya alam,ada potensi pendapatan dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 16,1 triliun yang berhasiln diselamatkan. Agus mengatakan salah satu contohnya adalah peningkatan potensi penerimaan pajak batu bara di Kalimantan Timur.
“Ini efek rekomendasi (KPK) untuk mendorong revisi kewajiban royalti batu bara,” katanya.
(Baca: Pimpinan KPK Ucapkan Salam Perpisahan dengan Umumkan Dua Kasus)
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan terkait pangan, pada tahun 2017 KPK telah melakukan kajian terhadap komoditas bawang putih. Makanya KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian membuat desain kebijakan dalam membangun swasembada bawang.
“Dukungan informasi lahan pertanian bisa digunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih,” kata dia.
