Anies Ditinggalkan Dua Pejabat di Tengah Sorotan Anggaran Janggal APBD
Dua pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri dalam waktu hampir berbarengan. Keduanya pamit dengan Gubernur Anies Baswedan di tengah sorotan rancangan anggaran yang janggal dalam APBD 2020.
Dua pejabat yang mengundurkan diri yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan.
Mahendra mengatakan mundur dari jabatannya demi akselerasi Bappeda DKI Jakarta yang tengah membahas anggaran APBD 2020 DKI Jakarta. Bappeda memiliki peran yang penting dalam mengoordinasikan rancangan anggaran.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita semua ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," kata Mahendra, Jumat (1/11) dikutip dari Antara.
(Baca: Sri Mulyani Akan Turun Tangan Urus Anggaran Janggal APBD Jakarta)
Pengunduran diri Mahendra, menyusul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi pada Kamis (31/10).
Anies Baswedan menyatakan sempat terkejut dengan mundurnya Mahendra, namun dirinya menerima permohonan pengunduran diri. "Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai, ketika memberikan kesempatan kepada yang lain, ketika mementingkan organisasi di atas dirinya," kata Anies.
Anies menyatakan mundurnya dua pejabat struktural tersebut tidak terkait dengan pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta yang ditemukan banyak anggaran janggal. "Tidak, tidak demikian, ini adalah sikap kesatria beliau, saya sangat menghargai beliau yang mementingkan organisasi di atas kepentingan diri sendiri yang ditujukan untuk percepatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.
Saat ini APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
(Baca: Raih Penghargaan & Diakui KPK, Sistem E-Budgeting akan Dihapus Anies?)
Rancangan APBD Jakarta belakangan menjadi sorotan setelah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana menemukan beberapa anggaran janggal. Awalnya William menemukan anggaran pembelian lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar di rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Selanjutnya dia menemukan pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar.
Tak hanya anggaran lem aibon dan bolpoin yang janggal. PSI juga menyoroti beberapa anggaran yang janggal yakni pengajuan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp 73 miliar, pengadaan cat senilai Rp 61 miliar, anggaran antivirus Rp 12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp 5 miliar.
(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)
Merespon temuan anggaran janggal, Anies sempat melempar persoalan dengan menyalahkan sistem "warisan" penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan sejak era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menyatakan sistem yang berlaku tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
"Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Ahok tidak tinggal diam ketika Anies menyudutkan sistem anggaran elektronik warisan dirinya saat memimpin DKI Jakarta. Ahok memaparkan pentingnya anggaran diunggah ke laman web apbd.jakarta.go.id sejak masih rancangan agar publik dapat mengoreksinya.
(Baca: Ahok dan Anies Berseteru, Buntut Anggaran Janggal di APBD Jakarta)
