Beda Dengan 2014, Jokowi Izinkan Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masalah Kabinet Indonesia Maju diisi oleh tiga orang ketua umum partai politik. Pernyataan ini berbeda saat Jokowi memulai Kabinet Kerja tahun 2014. Kala itu, Presiden melarang rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan parpol.
Saat ini, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa telah dilantik sebagai Menteri. Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Suharso menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Jokowi yakin jika menteri yang rangkap jabatan pimpinan parpol bisa menjaga ritme kerja di pemerintahan. “Yang paling penting adalah bisa membagi waktu,” kata Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11).
(Baca: Tim Ekonomi Kabinet Jokowi: Enam Politisi Pegang Posisi Penting)
Menurut Jokowi, kinerja menteri tidaklah bergantung dengan ada atau tidaknya jabatan di partai. Eks Gubernur DKI Jakarta itu berkaca dari pengalamannya selama menjabat di periode sebelumnya. Ketika itu, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
“Dari pengalaman itu lah kami memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap,” ucap Jokowi.
(Baca: Foto: Potret Lengkap Kabinet Jokowi 2019 - 2024)
Jokowi pada 2014 lalu menilai rangkap jabatan akan membuat menteri menjadi tidak fokus bekerja. Sehingga saat Jokowi-JK mengumumkan formasi Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014, beberapa menteri yang memiliki posisi pimpinan partai politik, melepaskan jabatan di parpol.
"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," kata Jokowi saat itu.
