Jokowi Kawal Pembangunan Pembangkit Listrik Sampah di Empat Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas tentang perkembangan Pembangkit Listrik Tenagan Sampah (PLTSa). Ada empat daerah yang bakal menyelesaikan pembangunan PLTSa dari 12 kabupaten atau kota yang telah mengajukan usulan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan empat daerah tersebut yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, dan Jakarta. "Presiden menegaskan risalah dalam rapat terbatas adalah payung hukum dalam penyelesaian di dalam penyelesaian segala persoalan sampah," kata Pramono di Istana Negara, Selasa (16/7).
Pengembangan pembangunan PLTSa di 12 kabupaten atau kota ini masih terkendala karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak mau membeli listrik akibat perhitungan harga yang tak menguntungkan. Padahal Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 telah mengatur harga acuan yakni US$ 13,35 cent per kWh untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 megawatt.
Di sisi lain, tujuan PLTSa adalah untuk mendaur ulang sampah. Contoh permasalahan sampah di Jakarta yang cukup besar hingga mencapai hampir dua ribu ton sudah siap dijadikan energi untuk pembangkit listrik. Sementara di daerah lain, jumlah volume sampahnya setengah porsi Jakarta dan bisa dijadikan energi untuk pembangkit listrik.
(Baca Juga: Jakarta Darurat Sampah!)
Karena itu, Pramono memastikan empat kota yang sudah mulai pembangunan PLTSa akan mendapat pengawalan langsung dari presiden. Selain itu, Pulau Bali juga tengah mengebut pembangunan karena tata kelola sampah yang baik. "Tujuh daerah lain sedang membuat prototype yang sama," ujarnya.
Salah satu kota yang siap mengoperasikan PLTSa adalah Kota Surabaya. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, konstruksi PLTSa di daerah yang ia pimpin sudah mencapai 80 %. Namun permasalahan administrasi dengan PLN jadi penghambat beroperasinya PLTSa tersebut.
PLTSa Surabaya yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo bakal mengolah sampah sebanyak 1.300 sampai 1.400 ton per hari. Dari sampah tersebut, PLTSa bisa menghasilkan listrik 11 MW. "Kalau ini kelar, katanya Juli selesai administrasi, mungkin November sudah jadi," ujar Risma.
(Baca: Tiga Kemajuan Kerja Sama Indonesia-Jepang Olah Sampah Jadi Listrik)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PLN tidak menyulitkan pembangunan PLTSa. Apalagi, ketidakpastian dari PLN membuat pemerintah daerah takut untuk mengembangkan pembangkit listrik basis sampah.
Dia meminta supaya PLN segera menyiapkan solusi terkait PLTSa. "Kami ini bikin kebersihan, kalau kebersihan itu tidak ada penyakit, sehingga sektor pariwisata tidak ada orang yang tidak mau datang," kata Luhut.
