Luhut Tolak Usulan Percepatan Munas Golkar untuk Geser Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus politisi senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan menolak adanya usulan percepatan musyawarah nasional (Munas). Luhut menilai usulan tersebut tidak diperlukan saat ini.
"Enggak ada lah (usulan percepatan Munas Golkar)," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6).
Luhut memastikan dirinya tak pernah mendukung upaya untuk mendorong Munas Golkar berjalan lebih cepat. Menurutnya, lebih baik jika suksesi kepemimpinan Golkar berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, Luhut menilai Munas Golkar seharusnya digelar pada Desember 2019 mendatang. "Jadi biarkan semua berproses dengan alamiah," kata Luhut.
(Baca: Golkar Terbuka Jika Partai Lain Masuk Koalisi Jokowi-Maruf)
Selain Luhut, Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia juga menilai Munas sebaiknya dilaksanakan pada Desember 2019. Doli mengatakan pihaknya taat terhadal konstitusi dan jadwal Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART Golkar. "Tidak dimajukan dan tidak pula diundur," kata Doli kepada Katadata.
Menurut Doli, Munas Golkar tidak boleh hanya menjadi kontestasi perebutan jabatan Ketua Umum saja. Munas Golkar haruslah menjadi ajang evaluasi terhadap apa yang dialami partai dalam satu periode ke belakang, termasuk terkait Pemilu 2019.
Evaluasi itu haruslah melibatkan DPP dan pimpinan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga para caleg. "Harus dibangun kesadaran baru untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dalam lima tahun terakhir," kata Doli.
Terkait dengan kontestasi perebutan kursi Ketua Umum, Doli menilai siapa saja dipersilakan maju mencalonkan diri. Hanya saja, para calon ketua umum seharusnya lebih banyak mengedepankan visi, misi, dan program baru memenangkan Golkar di Pemilu 2024.
Para calon tak boleh terjebak dan mundur ke belakang. "Dengan polemik mencari-cari salah orang per orang," kata Doli.
(Baca: PDIP Menang Pileg 2019 Sebesar 19,3%, Cuma 9 Partai yang Lolos ke DPR)
Ada pun, Doli menyebut DPD Golkar Sumatera Utara tetap mendukung Airlangga Hartarto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Menurut Doli, Airlangga telah mampu membawa Golkar keluar dari masa sulit.
Bahkan, Airlangga berhasil menempatkan Golkar dalam capaian seperti saat ini. "Langkah, kebijakan, dan strategi yang dilakukan Airlangga mampu membalikkan keadaan dan mematahkan berbagai prediksi banyak orang yang memperkirakan Golkar akan hanya mampu memperoleh 6%-7% di Pemilu 2019 kemarin," kata Doli.
Usulan percepatan Munas sebelumnya disampaikan politisi senior Golkar Yorrys Raweyai. Menurut Yorrys, Munas harus digelar sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet pada Oktober 2019.
Yorrys menyebut salah satu alasan Munas dipercepat adalah menurunnya perolehan kurasi Golkar di DPR RI. Pada Pileg 2019, Golkar diketahui hanya mendapatkan 85 kursi di DPR RI.
(Baca: Gelar Rakernas, PDIP Bahas Agenda Internal Partai)
Padahal, Golkar pada Pileg 2014 mendapatkan 91 kursi. Terlebih, tahun ini ada penambahan 15 kursi imbas makin banyaknya daerah pemilihan (Dapil).
Lebih lanjut, Yorrys menyebut posisi ketua umum dalam tradisi Golkar hanya dijabat satu periode. Menurut Yorrys, dirinya akan menentang apabila ada kader Golkar yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada periode kedua.
Sebab, Yorrys tak ingin partai modern seperti Golkar dikuasai satu pihak. "Golkar adalah partai terbuka, tidak boleh dua kali menjadi Ketua Umum Golkar," kata Yorrys.
