KPU Minta Kubu Prabowo Tak Selesaikan Persoalan Pemilu di Jalanan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali meminta agar persoalan Pemilu tidak diselesaikan dengan cara mobilisasi massa ke jalanan. Belakangan ini muncul wacana pengerahan massa atau people power dari kubu pasangan calon nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jangan lagi selesaikan persoalan (Pemilu) di jalanan," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jakarta, Rabu (10/4). (Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Kecurangan Terstruktur dalam Pilpres 2019)
Arief menyatakan persoalan terkait Pemilu seharusnya dapat diselesaikan dengan mengikuti undang-undang yang berlaku. Selain itu, banyak lembaga yang berwenang mengatasi masalah sengketa pemilu seperti Bawaslu DKPP, Gakkumdu, dan MK yang mampu bekerja secara profesional. "Silakan lapor ke sana," ujarnya.
Arief juga memastikan KPU akan menyelenggarakan Pemilu secara berintegritas. Sebab, dia tak ingin KPU di periode yang ia pimpin dikenang buruk oleh masyarakat karena tak bekerja secara profesional. "Ini bagian dari perjalanan hidup saya dan saya mau menjaganya dengan baik," ujar Arief.
Narasi memobilisasi massa sebelumnya kerap diutarakan kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Narasi ini awalnya digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.
Amien mengancam bakal mendorong masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan atau mengerahkan people power bila terjadi kecurangan dalam Pemilu. Menurut Amien, aksinya itu merupakan bagian dari pemberontakan sosial atau social revolt masyarakat kepada penguasa. “Apabila ada kecurangan, kami akan mendorong masyarakat ke Monas,” kata Amien.
(Baca: Narasi Kecurangan dan Potensi Delegitimasi Pilpres 2019)
Wacana serupa disampaikan Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono. Menurutnya, pihak-pihak yang curang dalam Pilpres 2019 akan berhadapan dengat kekuatan rakyat.
BPN mengatakan, rakyat tidak mau dicurangi dalam kontestasi politik tahun ini. Karena, rakyat saat ini menginginkan perubahan dan pemerintahan yang bersih. Dua hal tersebut menurutnya tidak didapatkan di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.
"Masyarakat tidak akan mau hak-hak mereka dicuri, dibohongi, kan begitu," kata Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono di The Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4).
