RUU KUHP Ancam Kriminalisasi Kritikan Masyarakat
Sejumlah rumusan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dianggap dapat melanggar hak kebebasan berekspresi masyarakat di Indonesia. Alasannya, banyak pasal tersebut yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat ketika melakukan kritik atau menyatakan aspirasi dan pendapatnya.
Pengacara LBH Pers Gading Yonggar Ditya memaparkan, terdapat 15 klausul dalam berbagai pasal yang dapat melanggar hak tersebut, seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, dan penghinaan terhadap pemerintah (263, 264, 269, 284, 285). Lalu, pencemaran nama baik (540), fitnah (541), penghinaan ringan (543), pengaduan fitnah (545).
Kemudian, pencemaran orang yang sudah meninggal (548, 549), penghinaan terhadap simbol negara (281, 282, 283), penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (407), penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme (219, 220).
(Baca juga: Dikecam, Rancangan KUHP Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers)
Lalu, pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu (286-289), penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (350), tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (352), dan tindak pidana pembocoran rahasia (551), serta pelanggaran kesusilaan (469, 470, 471, 475).
Menurut Gading, secara umum berbagai pasal tersebut tak memiliki rumusan yang jelas, alhasil menjadi multitafsir. "Sehingga bisa ditafsirkan subjektif oleh penegak hukum," kata Gading di Jakarta, Selasa (13/2).
Khusus untuk klausul penghinaan presiden, Gading menyebut jika munculnya pasal tersebut sangat aneh. Sebab, pasal tersebut sebenarnya sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
Dalam putusan MK tersebut, pembatalan dipertimbangkan karena martabat presiden dan wakil presiden berhak dihormati secara protokoler. Namun, keduanya tidak dapat diberikan keistimewaan yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif bebeda di hadapan hukum.
(Baca juga: KPK Soroti Kejanggalan Tak Bisa Usut Korupsi Sektor Swasta di KUHP)
Selain itu, pasal tersebut dibatalkan dengan pertimbangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan pada tafsir apakah suatu proses, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
"Sebelumnya pasal ini sudah dibatalkan oleh MK dan rumusannya sama persis dalam RKUHP. Sangat aneh pasal yang sudah mati dihidupkan kembali," kata Gading.
Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menyebut, berbagai pasal dalam RKUHP tersebut berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Sebab, banyak masyarakat yang akan dibungkam ketika mengekspresikan dirinya.
Alhasil, dia menilai jika berbagai pasal dalam RKUHP tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. "Pembatasan itu bisa merangsek jauh ke ruang-ruang. Efeknya bukan hanya pada jurnalis, tapi juga masyarakat luas," kata Damar.
Damar mengatakan, pembatasan yang dilakukan penguasa melalui RKUHP ini akan menjadikan Indonesia mirip seperti Filipina di mana salah satu media massa, Rappler, ditutup paksa oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Rappler dituduh oleh Duterte menyebarkan hoaks, tidak nasional dan menyebarkan kebencian akibat memberitakan kebijakan perang terhadap narkotika yang dilakukan Duterte. "Itu gambaran kebebasan berekspresi dibatasi. Kalau RKUHP disahkan, itu bisa terjadi di sini," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menambahkan, sikap anti kritik dan perlindungan yang berlebihan terjadi di pemerintahan dan DPR. "Kritik masyarakat merupakan bagian dari hak politik warga,” kata Dadang.
(Baca juga: Antikritik, UU MD3 Didukung Partai Pengusung Jokowi dan Prabowo)
