Jokowi Dapat Penjelasan Panglima TNI Soal Isu Senjata Ilegal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya telah bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan berlangsung Selasa (26/9) malam membahas pernyataan Gatot soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh lembaga non-militer.
Presiden menjelaskan pertemuan tersebut digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta setibanya dia dari kunjungan ke pulau Bali. Namun Jokowi enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dirinya dengan Gatot.
“Saya sudah bertemu dengan Panglima TNI di Halim, dan sudah dijelaskan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan udi Jakarta Convention Center, Rabu (27/9).
Mantan Walikota Solo tersebut juga enggan menjelaskan lebih jauh soal polemik senjata ini. Menurutnya, keterangan yang sempat diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah cukup untuk dimengerti.
"Saya kira tidak perlu saya ulang lagi," kata Jokowi.
Rabu sore tadi, Jenderal Gatot tampak menghadap Jokowi di Istana Negara. Namun sayangnya dirinya hanya bungkam kepada awak media perihal kedatangannya ke Istana.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi hanya mengatakan Panglima TNI datang untuk melapor soal persiapan Hari Ulang Tahun TNI tanggal 5 Oktober mendatang. "Lalu Panglima mengundang Presiden untuk menonton wayang," kata Johan.
Johan juga meminta semua pihak tidak perlu memperdebatkan lagi polemik soal senjata ini. Apalagi menurut Jokowi hal tersebut telah mendapat penjelasan panjang lebar dari Wiranto dan Jenderal Gatot semalam di bandara Halim Perdanakusumah.
"Presiden juga telah mendapat laporan lengkap," katanya.
Jenderal Gatot melontarkan pernyataan mengenai pembelian 5.000 senjata ilegal, saat pertemuan internal bertajuk forum silaturahmi bersama para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9). Gatot pun menyatakan siap mengambil tindakan terhadap masalah tersebut.
Wiranto bergerak cepat membantah tudingan Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan senjata ilegal tersebut. Wiranto mengatakan, informasi yang disampaikan Panglima TNI tersebut tidak benar dan merupakan
Setelah melakukan konfirmasi, dia memastikan bahwa sebenarnya pengadaan saat ini sebanyak 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pengadaan senjata itu untuk keperluan pendidikan intelijen.
Wiranto menilai, kurang akuratnya informasi tersebut karena adanya miskomunikasi antarlembaga negara. "Ternyata hanya ada komunikasi antar-institusi yang belum tuntas," katanya.
Komisi I DPR pun berencana meminta klarifikasi Panglima TNI mengenai pernyataan mengenai senjata ilegal. "Karena ini sudah menjadi konsumsi publik maka perlu mendapatkan penjelasan yang utuh. Supaya tidak ada simpang-siur pemahaman, tidak ada simpang-siur praduga-praduga," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9).
