Dana Parpol Akan Naik 10 Kali Lipat, KPK Tuntut Transparansi
Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kenaikan dana partai politik hampir 10 kali lipat. Kenaikan dana tersebut sedang digodok lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana meningkatkan anggaran dana partai politik saat ini sebesar Rp 108 per suara dalam pemilihan umum, menjadi Rp 1.000 per suara atau naik hampir 10 kali lipat.
Usulan dari Kementerian Dalam Negeri selanjutnya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan DPR. Bila disetujui akan dianggarkan dalam APBN 2018. (Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Istana Anggap Isu Politik Setiap Waktu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai rencana penambahan dana bantuan partai politik harus dibarengi akuntabilitas dan transparansi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dua prinsip tersebut harus diterapkan oleh partai politik agar dana bantuan tidak terjerat korupsi.
"Parpol yang sehat memerlukan biaya dan kalau itu ditanggung negara tentu perlu dikelola dengan akuntabel dan terbuka," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7).
Febri mengakui jika penambahan dana bantuan partai politik merupakan usulan yang baik. Pasalnya, penambahan dana tersebut dapat mereduksi tingkat korupsi di lingkungan partai politik.
(Baca: Bantah Gaji Presiden Naik, Istana Buka-Bukaan Gaji Jokowi)
Febri mengatakan dana tersebut dapat membantu partai politik mememenuhi kebutuhannya yang selama ini tak bisa didapatkan dari sumber resmi. "Sekarang bisa didapatkan dari sumber resmi maka harus dibuat catatan secara akuntabel," kata Febri.
Kendati menyetujui usualan tersebut, KPK sendiri masih enggan menyebut berapa besaran yang ideal dalam penambahan dana partai politik. Dia mengatakan pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui besaran ideal dari penambahan dana bantuan partai politik.
"Perlu pembahasan lebih lanjut, lebih teknis karena harus disesuaikan dengan kemampuan negara. Karena itu perlu duduk bersama dengan Kemenkeu. Pemetaan-pemetaan yang ada di parpol," kata Febri.
Pada Pemilu 2014, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun. Dari hasil audit dana Pemilu 2014, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.
